Analisis Penyebab Banjir di Jakarta dan Bandung serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar

Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Awalnya pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Coen meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran sebagaimana Kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia (sekarang menjadi Jakarta) dibangun dengan dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal. Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan sebuah terusan lurus yang membelah Kota Batavia menjadi dua bagian. Namun demikian, sistem kanal yang telah dibangun ternyata tidak mampu mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada tahun 1932 dan 1933. Contoh bangunan kanal dan pintu air peninggalan jaman Belanda yang dahulu dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah Jakarta dan masih ada hingga kini antara lain Kanal Banjir Kalimalang, Pintu Air Matraman, dan Pintu Air Karet (Harsoyo 2013).

Air mengalami suatu siklus melalui serangkaian peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dimana kita tidak pernah mengetahui kapan berawal dan berakhirnya suatu siklus air tersebut, serangkaian siklus tersebut dinamakan dengan siklus hidrologi (Suripin 2004). Air sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk di muka bumi ini, namun air dalam jumlah yang sangat besar juga dapat sebagai ancaman atau bahaya bagi kehidupan dalam bentuk bencana. Salah satu bencana yang terkait dengan keberadaan air yang berlebih yaitu banjir. Kejadian banjir sangat erat kaitanya dengan besar kecilnya limpasan permukaan di suatu daerah (Nugroho 2010). Penutup lahan, kemiringan lereng, dan kerapatan aliran suatu daerah akan berpengaruh pada besar kecilnya limpasan permukaan. Misalnya limpasan permukaan pada daerah tutupan lahan terbangun akan lebih besar dibandingkan dengan limpasan permukaan pada tutupan lahan yang dominan vegetasi. Karena pada daerah tutupan lahan terbangun merupakan kedap air, sehingga berpengaruh pada kemampuan infiltrasi yang rendah dan kemudian berpengaruh pada limpasan permukaan yang semakin tinggi. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah intensitas curah hujan yang terjadi di daerah tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi dengan kemampuan infiltrasi area yang rendah maka akan berpengaruh pada limpasan permukaan yang semakin tinggi.

Banjir merupakan bahaya alam yang paling sering mengakibatkan bencana di Indonesia. Hal ini terjadi di seluruh negeri, dengan tingkat lokal hingga nasional (berdasarkan jumlah kerugian dan kerusakan). Sejak 1 Januari 2013 – 4 Juni 2013 terhitung 190.398 pengungsi dan 67 korban jiwa. Walaupun dampak korban jiwa adalah keempat terbanyak setelah gempabumi, gelombang tsunami dan letusan gunung berapi, dalam kurun waktu dari tahun 1815 – 2013, tiga puluh delapan persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah banjir (BNPB 2013 dalam Adhar et al. 2016). Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini oleh Pemerintah Hindia Belanda
Di Indonesia banjir sudah lama terjadi. Di Jakarta, misalnya, banjir sudah terjadi sejak 1959, ketika jumlah penduduk masih relative sedikit. Banjir Jakarta terjadi sejak 1621, kemudian disusul banjir 1878, 1918, 1909, 1918, 1923, 1932 yang menggenangi permukiman warga karena meluapnya air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke. Setelah Indonesia merdeka, banjir masih terus terjadi di Jakarta pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007 (Rosyidie 2013). Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena debit/volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka, tidak merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, luas area dan frekuensi banjir semakin bertambah dengan kerugian yang makin besar (BNPB 2013 dalam Rosyidie 2013).

Berdasarkan kualitas atau kondisinya, banyak Daerah Aliran Sungai yang dalam kondisi kritis. Jumlah Daerah Aliran Sungai kritis mengalami peningkatan dari 22 DAS (1970) menjadi 36 DAS (1980) dan sejak tahun 1999 menjadi 60 DAS. Peningkatan jumlah Daerah Aliran Sungai kritis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai selama ini belum benar (Departemen Kehutanan 2009 dalam Rosyidie 2013). Dari 458 Daerah Aliran Sungai yang ada di Indonesia, sebanyak 282 daalam kondisi kritis (terdiri dari 222 DAS kritis dan 60 DAS termasuk kritis berat) dan 176 berpotensi kritis, yang diakibatkan terutama oleh alih fungsi lahan. Semakin hilangnya vegetasi di bagian hulu Daerah Aliran Sungai menyebabkan Daerah Aliran Sungai tidak mampu berfungsi menyerap air hujan, bahkan mengalami erosi dan menyebabkan aliran air banyak membawa sedimentasi ke arah hilir(AntaraJawaBarat.com 2013 dalam Rosyidie 2013). Dari 41 DAS di Jawa Barat, banyak yang berada dalam kondisi kritis dan sangat kritis. DAS Citarum merupakan salah satu Daerah Aliran Sungai di propinsi Jawa Barat, yang dalam kondisi kritis (Pikiran Rakyat 2012 dalam Rosyidie 2013). Kekritisan Daerah Aliran Sungai dapat dilihat dari berbagai kriteria seperti perbedaan debit minimum dengan debit maksimum, luas lahan kritis, tingkat erosi dan sedimentasi, kualitas atau pencemaran air, dan lain-lain.Kekritisan Daerah Aliran Sungai juga dapat dilihat dari berkurangnya luas vegetasi penutup permanen dan bertambah luasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan Daerah Aliran Sungai dalam penyimpanan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan tanah longsor pada waktu musim penghujan dan kekeringan pada waktu musim kemarau (Departemen Kehutanan 2009 dalam Rosyidie 2013).

Secara umum dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung relative lebih mudah diprediksi dari pada dampak tidak langsung. Dampak yang dialami oleh daerah perkotaan dimana didominasi oleh permukiman penduduk juga berbeda dengan dampak yang dialami daerah perdesaan yang didominasi oleh areal pertanian (Rosyidie 2013). Menurut Kodoatie dan Syarief (2006) memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian banjir hilangnya nyawa atau terluka, hilangnya harta benda, kerusakan permukiman, kerusakan wilayah perdagangan, kerusakan wilayah industri, kerusakan areal pertanian, kerusakan system drainase dan irigasi, kerusakan jalan dan rel kereta api, kerusakan jalan raya, jembatan, dan bandara, kerusakan system telekomunikasi, dan lain lain. Di DKI Jakarta, akibat banjir pada Januari 2013 menyebabkan sebanyak 83.930 jiwa di 307 titik harus mengungsi ke tempat yang aman (BNPB 2013 dalam Rosyidie 2013).

Berdasarkan dampak tersebut maka akan berpengaruh terhadap masalah perekonomian masyarakat. Sebagai contoh kerusakan areal pertanian maka hal tersebut dapat membuat hasil produktivitas pertanian menurun. Akibat produktivitas menurun maka pendapatan petani akan menurun juga. Oleh karena itu maka perlu adanya campur tangan pemerintah menurut Bappenas (2015) Penanganan dampak bencana alam telah menjadi beban fiskal dan dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah penanganan krisis dari sisi pengelolaan fiskal, misalnya melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal, alokasi anggaran bantuan sosial, alokasi anggaran subsidi pangan, alokasi cadangan beras pemerintah dan belanja lainnya yang bersifat mendesak.

Baca juga:

Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam (topografi, curah hujan), kondisi geografis daerah dan kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Banjir di sebagian wilayah Indonesia, yang biasanya terjadi pada Januari dan Februari, diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi, misalnya intensitas curah hujan DKI Jakarta lebih dari 500 mm (BMKG 2013). Kodoatie dan Syarief (2006) menjelaskan faktor penyebab banjir perubahan guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, system pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang tidak memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir. Berdasarkan kodisi geografisnya, kawasan yang terletak di dataran banjir mempunyai resiko yang
besar tergenang banjir. Selain Jakarta, beberapa kota besar di Indonesia terletak di dataran banjir sehingga mempunyai resiko yang besar tergenang banjir. Banjir saat ini banyak yang terjadi pada wilayah dataran banjir. Sebanyak 13 sungai di Jakarta berpotensi banjir (Bisnis Indonesia 2012 dalam Rosyidie 2013).

Di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau dan taman kota luasnya masih banyak yang dibawah luas yang ideal untuk sebuah kota, kini semakin berkurang terdesak oleh permukiman maupun penggunaan lain yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Akibat dari berkurangnya RTH kota maka tingkat infiltrasi di kawasan tersebut menurun sedangkan kecepatan dan debit aliran permukaannya meningkat. Ketika turun hujan lebat dalam waktu yang lama, maka sebagian besar air hujan akan mengalir diatas permukaan tanah dengan kecepatan dan volume yang besar dan selanjutnya terakumulasi menjadi banjir. Banyak kawasan atau jalan-jalan di Bandung yang mengalami hal seperti tersebut sehingga mirip sungai di tengah kota (Rosyidie 2013). Salah satu penyebab terjadinya banjir Bandung Selatan adalah terjadinya perubahan guna lahan di wilayah hulu DAS Citarum terutama di kawasan Gunung Wayang. Kawasan yang semula penggunaan lahannya didominasi oleh hutan, baik yang dikelola oleh perhutani maupun pihak lain (termasuk masyarakat), kini telah banyak yang berubah menjadi pertanian hortikultura dengan tanaman musiman seperti kentang, wortel, dan lain lain yang memerlukan waktu singkat untuk dapat dipanen (Rosyidie et al. 2012 dalam Rosyidie 2013).

Daftar pustaka

[BMKG] Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. 2013. Analisis Hujan Bulan Januari 2013. Jakarta (ID) : Buletin BMKG.

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2015-2019. Jakarta (ID) : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.

Adhar K, Marfai MA, Sunarto. 2016. Aplikasi mitigasi bencana di sub-daerah aliran Sungai Kreo pada prediksi hujan-limpasan menggunakan openlisem, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia. 2 (1): 8-18.

Harsoyo B. 2013. Mengulas penyebab banir di wilayah DKI Jakarta dari sudut pandang Geologi, Geomorfologi, dan Morfometri Sungai. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca. 14 (1) : 37 – 43.

Kodoatie RJ dan Syarief R. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Jakarta (ID) : Penerbit Yarsif Watampone.

Nugroho H. 2010. Aplikasi Hidrologi. Yogyakarta (ID) : Jogja Media Utama.

Royside A. 2013. Banjir: fakta dan dampaknya, serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 24 (3) : 241 – 249.

Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta (ID) : Andi offset.

https://www.google.com/search?q=banjir+jakarta&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSneaCgbfpAhXxwTgGHW-7DMYQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=t9TVb2n6HEMWAM diunduh pada tanggal 16 Mei 2020

citra rahma niar
Artikel Berhubungan:

Sponsor Warstek.com:

Yuk Ajukan Pertanyaaan atau Komentar