Mikroplastik dan Ancaman Kedaulatan Pangan

Bagikan Artikel ini di:

Oleh: Toha Tulus Dharmawan

Plastik saat ini sudah menjadi ancaman terbesar untuk segala sumber daya yang ada ketimbang menjadi potensi sumber daya sintetik yang pernah diciptakan manusia modern. Hal ini dapat diketahui dari salah satu keunggulan material plastik yang justru membuatnya menjadi bahan pencemar abadi. Plastik sendiri definisikan sebagai bahan polimer sintetik (yang melewati proses polimerisasi); yang memiliki karakteristik mirip dengan resin alami yang sering dijumpai pada pohon atau tanaman lain.

Macamnya pun beragam tergantung kegunaan dan penyusunnya. Mulai dari PETE (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High Density Polyethylene), LDPE (Low Density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), PP (Polyprophylene), PS (Polystyrene), Nylon, dll. Produksi plastik global pun sudah mencapai 280 juta ton, menjadikannya meterial sekali pakai dengan produksi tertinggi, dan sektor industri dalam hal ini penggunaan kemasan dan konstruksi pada peralatan rumah tangga menjadi penyumbang terbesar.

Tingginya produksi, ketahanan, serta masih rendahnya pengolahan kembali sampah dari bahan plastik membuat plastik menjadi serpihan-serpihan kecil dalam jumlah tak terkontrol di lingkungan. Perubahan ini terjadi seiring terkena erosi, upaya pengolahan dengan penguraian menjadi bagian yang lebih kecil, atau karena daya hancur plastik itu sendiri. Nantinya plastik-plastik dengan massa besar akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang lebih dikenal dengan mikroplastik.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sendiri mendefinisikan mikroplastik memiliki ukuran partikel kurang dari 5mm. Mikroplastik ini menjadi sangat mudah untuk terdistribusi lewat aliran-aliran badan air di permukaan tanah maupun laut dan mengendap dalam sedimen atau ikut masuk dalam rantai makanan karena sifatnya yang tidak larut dalam air (hidrofobik)[1]. Hal ini tentunya menjadi sangat berbahaya apabila kita berbicara tentang keamanan pangan dimana seharusnya tidak terdapat sama sekali kontaminasi dan toksik dalam bahan maupun makanan yang akan dimakan.

Mikroplastik ini bisa berasal dari beragam sumber yang bersinggungan langsung dengan sumber. Mulai dari dalam penggunaan belanja, pembungkus (packaging), penggunaan dalam material perangkat, dll. Bahkan sebelum terurai menjadi mikroplastik, racun-racun yang terkandung dalam plastik selama proses pembuatannya akan terlepas dan mencemari apapun, termasuk apabila termakan oleh makhluk hidup[4]. Dalam satu penelitian dikatakan bahwa, bisa jadi mikroplastik yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi masuk dan beredar dalam pembuluh darah melalui pencernaan. Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan gangguan-gangguan penyakit kronis dan degeneratif dalam tubuh[2].

Sumber: http://www.oneworldoneocean.com/blog/entry/plastics-breakdown-an-infographic

Di sisi lain, penegakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan manjadi terpenuhinya jumlah serta kualitas pangan untuk setiap orang agar dapat mengentaskan kelaparan ramai digalakkan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman dalam upaya tersebut karena beberapa sumber pangan bisa jadi tercemar dan menjadi tidak aman karena kontaminasi mikroplastik. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan luas lautan yang cukup besar telah mengupayakan dan ikut bergabung dalam kampanye #CleanSeas bersama UN for Environment. Indonesia berusaha untuk mengurangi dampak akibat sampah plastik di 25 kota pesisir dan mengurangi pembuangan limbah ke laut sampai 70% dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (terhitung sejak Februari 2017).

Mulai diluncurkan pada Economist World Ocean Summit di Bali, kampanye #CleanSeas merupakan bentuk urgensi dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengurangan plastik; memfokuskan pada industri untuk mengurangi penggunaan plastik kemasan; serta mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk mereka sebelum dampak yang benar-benar buruk terjadi pada laut kita. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, toksisitas plastik sangat tinggi sebagai kontaminan, tak hanya secara fisik, namun juga kimiawi. Akumulasi yang terjadi apabila terkonsumsi akan semakin meningkat seiring tingkatan pada rantai makanan. Dan sayangnya manusia menempati puncak rantai makanan untuk kebanyakan lingkungan.

Maka dari itu perlu disadari bahwa bahaya plastik sejak awal penggunaannya. Apalagi ketika sudah mengalami beberapa deformasi dan menjadi berukuran lebih kecil hingga sulit dideteksi. Karena sampai saat ini belum ada kajian yang cukup komprehensif tentang metode standar yang tepat dalam hal sampling dan pemisahan (karakterisasi) mikroplastik[3]. Pun demikian dalam hal keamanan pangan, yang perlu diketahui adalah bahkan organisme lautan dalam dimana sangat mustahil terdapat kontaminasi, sudah terdapat sedimen yang mengandung mikroplastik. Hal ini membuktikan bahwa, penanggulanan untuk permasalahan mikroplastik mutlak dibutuhkan segera untuk menjaga keamanan pangan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

  1. Auta, H.S., et al. 2017. Distribution and importance of microplastics in the marione environment: A review of the sources, fate, effects, and potential solutions. Elsevier Ltd: http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2017.02.013.
  2. Kramm, Johanna & Volker, Carolin. 2018. Understanding the Risks of Microplastics: A Social-Ecological Risk Perspective. ISOE – Institute for Social-Ecological Research, Hamburger Allee 45, 60486 Frankfurt, Germany. DOI: 10.1007/978-3-319-61615-5_11.
  3. Roch, Samuel & Brinker, Alexander. 2017. Rapid and Efficient Method for the Detection of Microplastic in the Gastrointestinal Tract of Fishes, Journal of Environmental Science & Technology. American Chemical Society.
  4. Wagner, Martin & Lambert Scott. 2018. Freshwater Microplastics, Emerging Environmental Contaminants?. Springer Nature. DOI 10.1007/978-3-319-61615-5
Bagikan Artikel ini di:

KJA Offshore: Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagikan Artikel ini di:

Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. [1]

Luas wilayah Indonesia yang terdiri dari 2/3 lautan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan budidaya laut atau mariculture. Potensi yang sangat besar tersebut apabila dimanfaatkan secara maksimal dapat mendorong peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia yang selama ini masih mengandalkan hasil tangkapan di alam. Selain itu, produk perikanan Indonesia saat ini telah banyak diminati pasar internasional, bahkan telah menjadi primadona ekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk membangun industri marikultur guna memenuhi permintaan ekspor tersebut. Salah satunya dengan menginisiasi penerapan teknologi modern berupa Keramba Jaring Apung Lepas Pantai atau KJA Offshore.[2]

Berbeda dari KJA konvensional, KJA Offshore memiliki kedalaman jaring sampai 15 meter dan dapat ditebar lebih banyak benih, yaitu sekitar 1,2 juta per tahun untuk 8 lubang. Dengan demikian, produksi juga akan lebih tinggi, yaitu mencapai 816 ton per tahun per unit (8 lubang). Sedangkan KJA konvensional hanya dapat memproduksi 5,4 ton per tahun per unit (8 lubang). Teknologi yang diadopsi ini berupa KJA berbentuk bulat berdiameter 25,5 m, dengan keliling lingkaran 80 m yang berfungsi untuk memelihara ikan laut yang letaknya di lepas pantai/laut terbuka (> 2 km dari pantai). Pembangunan KJA Offshore ini dilakukan oleh PT. Perikanan Nusantara (Perinus) sebagai BUMN pemenang tender. KJA Offshore Pangandaran adalah yang paling cepat progress pembangunannya.[3]

KJA Offshore merupakan program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan laut dengan metode budidaya, utamanya ikan kakap putih (Lates calcalifer) karena dalam waktu 6-24 bulan ikan sudah siap dipanen dengan ukuran 350-2.000 g. Program yang diadopsi dari teknologi budidaya di Norwegia ini diyakini dapat menggenjot produksi ikan laut, terutama ikan kakap putih secara signifikan. Hal ini tentunya sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Ikan kakap putih hasil budidaya KJA Offshore ini akan di panen dan diproses dalam bentuk fillet yaitu dlam bentuk irisan tanpa sisik dan tulang maupun dalam bentuk frozen atau dalam bentuk beku. Rencananya produk ini akan dijual di pasar dalam negeri maupun luar negeri seperti Eropa, Timur Tengah, dan Australia.[4]

Untuk mengurangi dampak lingkungan, di sekitar KJA Offshore akan dikembangkan budidaya dengan mengadopsi sistem IMTA (Integrated Multi trophic Aquaculture), sehingga dapat mengurangi sisa pakan dan kotoran. Selain itu sistem ini juga diharapkan akan menjadi daya tarik bagi ikan-ikan di sekeliling KJA Offshore. IMTA merupakan sistem budidaya dengan pendekatan ekosistem, sistem ini memiliki perbedaan dengan polikultur karena pemanfaatan organisme bertindak sesuai dengan fungsinya dalam ekosistem.[5]

Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan secara langsung sekitar 200 – 240 orang pada proses pendederan. Di mana untuk memenuhi benih di satu lubang KJA Offshore diperlukan lahan 5 hektare. Tak hanya melibatkan tenaga kerja langsung, KJA ini juga akan menyerap tenaga kerja tidak langsung sekitar 135 – 220 orang. Pada kegiatan penyortiran ukuran ikan, pengangkutan benih, dan vaksinasi dapat melibatkan sekitar 15 – 25 tenaga kerja per 5 hektar. Dengan demikian, 8 lubang KJA akan melibatkan tenaga kerja tidak langsung sekitar 120 – 200 orang. Nelayan sekitar juga akan diberdayakan melalui pemanfaatan ikan rucah hasil tangkapan nelayan sebagai pakan tambahan untuk KJA Offshore. Jika satu nelayan bisa menghasilkan 20 kg ikan rucah per hari, maka dengan 50 nelayan dapat dihasilkan 1 ton ikan rucah per hari.[2]

Adapun proses pendederan dari hulu ke hilir serta proses pengamanan budidaya KJA Offshore akan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). KUD juga akan dilibatkan dalam pengelolaan hasil panen. Untuk pertama kalinya, KJA Offshore di Pangandaran diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 24 April 2018. Pangandaran merupakan satu dari tiga lokasi pertama pengembangan KJA Offshore di Indonesia selain Sabang (Aceh) dan Karimun Jawa (Jepara).[3]

Perlu diketahui, KJA Offshore Pangandaran dibangun di tengah laut dengan jarak sekitar 4 mil dari pantai terdekat atau 7 – 8 mil dari PPI Cikidang. Penentuan lokasi KJA Offshore ini, telah melalui kajian lingkungan dan kelayakan lokasi, serta sosialisasi dan komunikasi terhadap nelayan sekitar. Sehingga dapat dipastikan pembangunan tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan atau kerugian bagi masyarakat. Lokasi pembangunan dipilih menjauh dari alur penangkapan ikan, alur pelayaran, dan daerah konservasi, serta masuk dalam Peta Zonasi Kawasan Perikanan di Provinsi Jawa Barat.[2]

Saat ini sedang disusun komitmen kerja sama antara KKP, KUD nelayan yang merupakan anggota HNSI Pangandaran, Pengelola KJA, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait pengelolaan KJA lepas pantai ini. Keterlibatan masyarakat nelayan dalam perjanjian ini diupayakan agar semua pihak dapat diuntungkan.[2]

REFERENSI

[1] Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Naik 8,12. Diakses pada 10 Mei 2018.

[2] KJA OFFSHORE : Membangun Industri Marikultur Modern.   Diakses pada 10 Mei 2018.

[3] KJA Offshore : Membangun Industri Marikultur Modern Depkes. Diakses pada 10 Mei 2018.

[4] digilib.unila.ac.id/3871/18/BAB%20II.pdf. Diakses pada 10 Mei 2018.

[5] https://ferakomalasari.files.wordpress.com/2015/01/pkm-gt-11-rico-imta-integratede-multi.pdf. Diakses pada 10 Mei 2018.

Bagikan Artikel ini di: