Peneliti Temukan Cara Baru Menghitung Detik dengan Ilmu Optik

Peneliti Temukan Cara Baru Menghitung Detik dengan Ilmu Optik

Sebagian dari kita mungkin tidak menyadari bahwa penetapan satuan waktu yang kita kenal saat ini sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Sejarah penetapan satuan waktu ini tidak bisa dilepaskan dari peran bangsa Babylonia dan Mesir, dimana pembagian waktu sexagesimal (basis 60) yaitu 60 menit di dalam satu jam dan 60 detik di dalam satu menit merupakan pengaruh dari bangsa Babylonia. Sementara istilah jam yang kita kenal hari ini merupakan warisan dari bangsa Mesir yang mendasarkan perhitungannya pada putaran bumi sebagai 1/24 dari waktu matahari.

Perkembangan kemampuan manusia dalam mengamati gejala alam semesta yang dipadu dengan kemampuan melakukan perhitungan yang tepat telah memberikan perubahan terhadap definisi detik. Observasi astronomi yang telah dilakukan selama abad kedelapan belas dan sembilan belas menunjukkan bahwa putaran sumbu bumi tidak cukup seragam untuk digunakan sebagai standar waktu. Oleh karena itu, pada tahun 1960, The General Conference on Weights and Measures meratifikasi detik sebagai 1/31.556.925,9747 bagian dari tahun matahari di tanggal 0 Januari 1900 jam 12 waktu ephemeris. Hal ini kemudian didukung dengan pembuatan jam atom sebagai dasar pendefinisian dari detik, bukan lagi dengan putaran bumi.

Pada tahun 1967, The General Conference on Weights and Measures kembali mendefinisikan detik sebagai durasi sepanjang 9.192.631.770 periode dari radiasi sehubungan dengan transisi antara dua hyperfine level dari ground state dari atom cesium-133. Hal ini didasari pada hasil pengamatan United States Naval Observatory (USNO) dan National Physical Laboratory yang menemukan hubungan antara hyperfine transition frequency atom cesium dan detik ephemeris. Pengamatan ini menggunakan metode pengukuran common-view berdasarkan sinyal yang diterima dari stasiun radio WWV, mereka menemukan bahwa gerakan orbital bulan di sekeliling bumi dan gerakan matahari bisa diterka dalam satuan waktu jam atom. Definisi detik ini kemudian disempurnakan menjadi mengacu pada atom cesium yang diam pada temperatur 0 K.

Definisi detik yang mengacu pada atom cesium ini terus digunakan sampai sekarang. Namun, baru-baru ini, sesuai dengan berita yang dilansir oleh laman www.sciencemag.org pada tanggal 1 Maret 2018 menyebutkan bahwa walaupun jam atom yang menjadi standar waktu saat ini hanya kehilangan 1 detik setiap 200 juta tahun. Tapi nyatanya belum membuat beberapa ahli metrologi puas. Terdapat dorongan yang kuat untuk menyesuaikan jam yang kita gunakaan saat ini dengan frekuensi gelombang mikro tertentu. Hal ini didasari oleh meningkatnya kebutuhan akan presisi waktu yang tepat, seperti navigasi pesawat ruang angkasa dan pencarian variasi konstanta dalam fisika.

The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) yang berpusat di Sèvres, Prancis, sudah membentuk satu kelompok ahli yang bertujuan menyusun peta jalan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan ulang satuan waktu detik. Bersamaan dengan itu, ahli fisika di Laboratorium Boulder National Institute of Standards and Technology (NIST) Colorado tampaknya telah memenuhi salah satu persyaratan utama peta jalan dengan menemukan jam microwave yang memiliki akurasi 100 kali lipat.

Tim NIST mengoperasikan dua jam optik dengan menggunakan beberapa laser untuk mendinginkan dan menangkap beberapa ribu atom ytterbium dalam “kisi optik” dan kemudian memancarkan transisi energi tertentu di atom tersebut. Para periset kemudian menemukan bahwa dua jam berdetak pada tingkat yang sama dengan perbandingan 1,4 per 1018 – 100 kali lipat lebih akurat dibandingkan atom cesium.

Namun, sebagai sebuah pengamatan dengan rentang toleransi yang masih besar, tentunya temuan NIST ini masih memunculkan perdebatan di kalangan ilmiah. Jérôme Lodewyck, seorang fisikawan di laboratorium Time-Space Reference System Paris Observatory mengatakan bahwa hasil NIST “mungkin benar,” tetapi jika hasil temuan ini digunakan untuk merubah definisi detik, “mungkin benar, tetapi tidak cukup baik.” Dia mengatakan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi hasil perhitungan NIST tersebut, seperti medan listrik yang menyimpang.

Sanggahan lain disampaikan oleh Patrick Gill, seorang fisikawan laser di National Physical Laboratory, Inggris, mengatakan bahwa peralihan ke jam optik seharusnya tidak terjadi dalam waktu yang cepat. Dia menyarankan hasil temuan ini lebih baik disampaikan ketika di pertemuan The General Conference on Weights and Measures pada tahun 2026.

Ekkehard Peik, ketua The Time and Frequency Group di Germany’s National Metrology Institute, Jerman, lebih berhati-hati lagi. Dia mengatakan bahwa jam cesium yang kita gunakan hari ini masih cukup, dia menyarankan bahwa redefinisi detik mungkin bisa menunggu sampai awal 2030-an, sehingga memberikan lebih banyak waktu bagi para ilmuwan untuk mengembangkan penelitian yang bersaing.

Bersandar ke Dinding Roboh: Realitas Tata Kelola Hutan Provinsi Riau

Bersandar ke Dinding Roboh: Realitas Tata Kelola Hutan Provinsi Riau

Ko ateh tak bepucuk (ke atas tak berpucuk)
Ko bawah tak beurek (ke bawah tak berurat/akar)
Tongah-tongah dilaik kumbang (tengah-tengah dikorek kumbang)
Ko lauik tak dapek minum (ke laut tak dapat minum)
Ko daek tak dapek makan (ke darat tak dapat makan)
Betolu busuk (bertelur busuk)
Boanak mati (beranak mati)
(Petatah petitih Suku Sakai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)

Sepenggal petatah petitih dari Suku Sakai di atas memberikan makna yang sangat mendalam tentang pemaknaan mereka terhadap lingkungan. Dalam tradisi masyarakat Sakai (Kabupaten Bengkalis, Riau), hutan merupakan jadi diri. Menjual hutan atau tanah ulayat merupakan perilaku yang memalukan dan dikutuk oleh adat. Jika ada anak kemenakan yang menjual tanah ulayat, maka sumpah tersebut akan terjadi padanya.

Sumpah tersebut tentu sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi hutan saat ini. Degradasi lingkungan semakin masif dan sudah “bersebab akibat” terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat. Kearifan yang terbentuk sebagai delegasi interaksi intensif masyarakat dengan lingkungannya semakin tergerus akibat pengaruh negatif, baik dari luar maupun dari dalam. Kondisi yang dialami Suku Sakai sama dengan yang dialami berbagai suku-suku lain di Indonesia yang memiliki pertalian erat dengan lingkungannya, mereka kehilangan marwah dan inti kehidupan, yaitu “hutan”.  Dulu hutan dijadikan tempat berburu dalam arti sebenarnya, tetapi sekarang hutan dijadikan “tempat berburu” segala hal demi kepentingan segelintir orang.

Dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta nasional, salah seorang pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa polemik tata ruang dan kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau merupakan cerminan kondisi di Indonesia secara keseluruhan. Kalau di ibaratkan dalam ranah metodologi penelitian, Provinsi Riau adalah sampel utama yang mampu mendelegasikan keseluruhan populasi di Indonesia. Menyedihkan memang, tetapi sudah begitu banyak air mata yang tertumpah, sudah begitu banyak sumber daya tercurah, rakyat pasrah di ujung amarah.

Menurut Catatan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) [1], proses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Kurun waktu 24 tahun (1982-2005), Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar, dengan rata-rata laju kehilangan sebanyak 160 ribu hektar/tahun. Bahkan hasil penelitian dari Aid Environment memprediksi hutan di Riau akan habis pada tahun 2032 [2]. Kerugian dibalik angka-angka tersebut tentu sangat besar, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan terputusnya berbagai interaksi di ekosistem hutan tersebut.

Lalu mengapa ini terjadi? Dimanakah peranan kita? Dalam konteks kekinian, degradasi yang terjadi tidak lagi memandang tempat, kawasan yang dilindungi negara pun tidak luput dari “penjarahan”. Penulis ingin mengawali jawaban ini dengan mengutip pendapat Kartodihardjo (2010) yang menyatakan bahwa akar masalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia adalah ketidakpastian status kawasan hutan dan lemahnya pengelola hutan di tingkat tapak/lapangan [3].

Keanekaragaman spesies yang terdapat di hutan ternyata berbanding lurus dengan keanekaragaman dalam pengelolaannya. Dimensi alamiah berkelindan dengan dimensi manusia, menjadi pemicu kompleksitas dan dinamika pengelolaannya. Ketidakpastian status bukan merujuk kepada status administrasi kawasan, tetapi lebih kepada belum optimalnya upaya-upaya “penegasan” terhadap status itu sendiri.

Lazim terjadi, kita cenderung melakukan upaya “pengobatan” dibandingkan “pencegahan”. Upaya-upaya “penegasan” yang dimaksud justru dilakukan setelah terjadinya degradasi dan menimbulkan korban. Akibatnya adalah terlalu banyak sumber daya yang harus kita keluarkan untuk upaya “pengobatan” tersebut.

Lemahnya tata kelola dapat dilihat dari dinamika aktor yang terlibat, dinamika individu membawa konsekuensi kepada dinamika institusi. Dalam konteks tata kelola hutan, mari kita kembali merenungi apa yang dikatakan oleh Peluso (2006)[4], “cara dan alasan terjadinya degradasi hutan, penggundulan hutan, dan pemiskinan secara perlahan bergantung pada bagaimana berbagai kepentingan yang tidak sejalan dirundingkan dan diungkapkan. Bentuk pengungkapan klaim atas hutan bergantung pada berbagai kendala politis dan sosiokultural. Dengan demikian, proses tersebut membutuhkan analisis tak hanya dalam konteks politik-ekonomi hubungan internasional, nasional, regional dan lokal melainkan juga dari perspektif para aktornya yang di bawah maupun di atas”.

Ketika kita membicarakan kewenangan kebijakan pusat-daerah, kita tidak bisa terlepas dari hegemoni otonomi daerah atau desentralisasi. Alasan utama dibalik desentralisasi jika dilihat dari aspek pemerintahan adalah adanya niat baik untuk melaksanakan kepemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, dalam segala hal. Namun pada kenyataannya, desentralisasi disadari telah memberikan ruang negosiasi yang berlebihan, beberapa ahli bahkan mengistilahkan terbentuknya “raja-raja kecil” di daerah. Dalam konteks Provinsi Riau, sudah banyak pejabat daerah ini yang mendekam dalam jeruji besi karena “hutan”.

Lalu, dalam hal individu penjabat, apakah semuanya bermental “raja-raja kecil” seperti teman-teman mereka yang telah ada di jeruji besi? Belum tentu juga, pasti masih ada yang mampu menjalankan amanah dengan tulus dan ikhlas semata-mata demi kepentingan rakyat.

Pengalaman penulis berinteraksi dengan berbagai pihak terkait kehutanan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa mereka yang amanah justru menjadi kaum minoritas, terdesak, dan hampir tergerus. Inilah provinsi dimana penggembira lebih dihargai dibandingkan yang bertungkus lumus, ketika ketulusan dan kesucian niat dicampuri konflik kepentingan demi kesenangan pribadi.

Mereka yang terdesak dan hampir tergerus terkadang pun menyerah terhadap kondisi yang ada, ini sesuai dengan istilah birokrat yang terperangkap (the trapped administrators) yang disampaikan oleh Fox and Staw dalam Kartodihardjo (2010), yaitu mereka yang setuju dengan perbaikan kebijakan namun ikut menghambat perubahan kebijakan ketika menghadapi konsekuensi negatif bagi dirinya, mereka seolah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menjalankan kebiasaannya memaksimumkan anggaran tanpa memperhatikan efektivitas manfaatnya, karena lebih “menguntungkan” bagi  dirinya. Akibat hal yang demikian itu, kebijakan kehutanan pada umumnya berisi prosedur administrasi birokrasi dan bukan solusi atas masalah nyata di lapangan.

Dalam konteks hubungan pusat-daerah, komunikasi yang tidak berjalan efektif menyebabkan hakikat “kemanusiaan” pejabat merasuk ke dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Perasaan kurang dihargai, tidak seimbang nya hak dan kewajiban, dan ketakutan lainnya telah menjadi pendorong eksternal yang sangat kuat.

Tepatlah perumpamaan yang digunakan penulis, yaitu “bersandar ke dinding roboh”, dimana ketika pihak-pihak yang diharapkan mampu melakukan perubahan untuk kebaikan justru melakukan hal sebaliknya, bahkan semakin memperburuk.

Solusi seperti apa yang pantas untuk perbaikan tata kelola hutan kedepannya? Mari kita kembali merenungkan tugas dan fungsi masing-masing kita, sesuai dengan relung dan amanah, baik sebagai pekerja di institusi, lebih-lebih kesadaran sebagai manusia yang seutuhnya. Berbagai regulasi sudah disusun dengan niat baik, masyarakat sebagai aktor utama sudah mulai mendapat tempat di dalamnya. Tinggal bagaimana kita mampu menjaga kesucian dan niat tulus untuk berbuat sebaik-baiknya demi kelestarian hutan kita. Kalau kesadaran ini sudah tertanam permanen di diri kita, tentu tidak perlu kita melaksanakan saran KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) yang di dalam salah satu ceramahnya pernah menyampaikan bahwa “kalau Indonesia mau berubah, masing-masing kepalanya mesti dicopot, dan diganti dengan kepala yang baru”. Mari kita berbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Salam lestari.

Baca juga Bersikap Terhadap Kehancuran Hutan: Catatan untuk Intelektual Muda

 

Referensi

[1] Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. 2016. 14 Tahun Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan: Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau sejak 2002 hingga 2016. Pekanbaru.

[2] http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/31/np7mso-pada-2023-hutan-di-riau-dan-jambi-habis

[3] Kartodihardjo, H. 2010. Soal Tenurial, KPH dan “The Trapped Administrators”. Warta Tenure.

[4] Peluso, Nancy Lee. 2006. Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Insist Press. Yogyakarta.

Bersikap Terhadap Kehancuran Hutan: Catatan untuk Intelektual Muda

Bersikap Terhadap Kehancuran Hutan: Catatan untuk Intelektual Muda

Pekerjaan yang paling menyedihkan adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kiranya itulah yang terjadi jika kita menceritakan tentang kehancuran hutan Indonesia. Sesuatu yang sangat jelas terjadi di depan mata. Bahkan, sebagian dari kita mungkin terlibat dalam kehancuran itu, baik sebagai penyebab maupun sebagai penerima dampak.

Sederhananya, telah terjadi pergeseran nalar yang menyebabkan hutan memiliki banyak makna. Hutan yang pada hakikatnya adalah modal alam, tempat dimana berbagai komponen ekosistem tumbuh dan kembang, justru dijadikan sebagai komoditas sehingga dimanfaatkan secara terus menerus, tanpa ada niat untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya.

Jika ditanya penyebab terjadinya kehancuran di Indonesia, mungkin mayoritas dari kita akan langsung mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi dan dominannya sifat kerakusan. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Karena yang berada di balik kehancuran tidak ubahnya seperti jejaring yang kait mengait dan tak berujung berpangkal. Sungguh dinamis.

Tentu akan sangat mudah menuding pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kehancuran ini – siapa yang menanam, dia yang memanen – itulah yang kita lakukan selama ini. Pemerintah dan korporasi kerap dituding sebagai aktor penyebab kehancuran. Suatu hal yang cenderung menyederhanakan masalah. Karena proses ini sesungguhnya melibatkan banyak manusia dengan beragam latar belakang dan kepentingan.

Intelektual adalah salah satu pihak yang memiliki peranan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, terutama berkaitan dengan perkembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Para intelektual ini termanifestasikan dalam beragam profesi, baik akademis maupun non-akademis.

Sebagai sesuatu yang dinamis, generasi intelektual terus berganti, mengalir seiring kemajuan zaman. Sudah pasti permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan dinamis. Inilah tantangan terbesar bagi kita, intelektual muda.

Intelektual muda tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan perubahan. Peter Brian Medawar, pakar fisiologi kedokteran dari University of London yang juga pemenang hadiah Nobel 1960, bahkan menulis buku khusus yang berjudul Advice to a Young Scientist pada tahun 1979. Buku ini bertujuan untuk memperkuat jati diri para intelektual muda dalam menetapkan pilihan jalan hidup, khususnya bagi yang berniat menjadi ilmuwan.

Sindrom yang sering dihadapi oleh intelektual muda adalah idealisme dan ketergesaan. Dua hal yang saling bertentangan dan sama bahayanya. Lalu, bagaimanakah seharusnya intelektual muda bersikap? Ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui fungsi intelektual. Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia, membedakan intelektual menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) intelektual tradisional, yang menjadi penyebar ide dan mediator; (2) intelektual organik, yang memberikan refleksi atas keadaan, tetapi biasanya terbatas hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, dalam hal ini adalah kalangan profesional; (3) intelektual kritis, adalah kelompok yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasaan elite penguasa yang sedang memerintah; (4) intelektual universal, yang selalu memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya dalam rangka memanusiakan manusia agar harkat dan martabatnya dihormati[1].

Pengelompokan yang diutarakan oleh Antonio Gramsci sudah cukup jelas bagi kita untuk sekadar mengidentifikasi diri – kita intelektual yang mana? – Suatu pilihan yang memuat beragam konsekuensi.

Dalam ranah yang lebih khusus untuk melihat hubungan antara intelektual dan isu kehutanan. Witmer and Birner (2005) mendapati tiga diskursus dalam dua studi kasus di Indonesia dan Thailand, yaitu konservasi, ekopopulis dan developmentalis. Ketiga diskursus ini memiliki perbedaan dalam aspek prioritas/misi, posisi, dan relasi keilmuan[2].

Satu hal yang selalu mengusik pikiran adalah, kita selalu menggembor-gemborkan netralitas, menari di antara genderang ekonomi dan lingkungan. Nyatanya, kita tidak pernah benar-benar menjadi netral. Kepentingan dan nilai-nilai yang kita anut terhadap suatu permasalahan adalah suatu keniscayaan. Bahkan, ilmu pengetahuan pun tidak bebas dari nilai dan kepentingan. Hal ini pula yang mempengaruhi nalar dan tindakan kita.

Dalam tataran teknis, posisi intelektual terhadap suatu permasalahan memang selalu memunculkan perdebatan dan ironi. Perguruan tinggi, tempat dimana intelektual terdidik berproses, pun tidak luput dari ironi. Beberapa waktu yang lalu, ratusan warga Kendeng, Pati, Jawa Tengah melakukan demonstrasi terhadap UGM[3]. Karena AMDAL pembangunan sebuah Pabrik Semen dikeluarkan atas kajian akademisi UGM. Kejadian serupa terjadi di Pekanbaru, beberapa kelompok masyarakat mendatangi Universitas Riau, memprotes hasil penelitian yang dilakukan para akademisi di kampus itu yang memuluskan izin pembuangan limbah cair sebuah pabrik kelapa sawit, sehingga mengancam kelestarian sumber air masyarakat.

Tidak mengherankan jika kemudian perguruan tinggi sering absen dalam merespon kebijakan yang memuluskan kesenjangan. Sebab, mengutip tuduhan – In’amul Mushoffa & Haris Samsuddin[4]alih-alih menjalankan fungsi sebagai pembela kebenaran, perguruan tinggi hanya menjadi pemasok tenaga kerja industri.

Intelektual, dengan legitimasi keilmuan, mampu memberikan penekanan terhadap isu-isu yang berkembang. Sudah sangat lama kita disuguhkan oleh berbagai informasi kerusakan lingkungan yang itu-itu saja. Alangkah bijaksananya jika kita melihat dari sudut yang lain. Jangan-jangan kita adalah korban dari suatu konspirasi ilmu pengetahuan.

Bjørn Lomborg, penulis buku The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, melemparkan tantangan secara luas kepada siapa saja yang meyakini bahwa keadaan lingkungan hidup saat ini terus bertambah buruk. Berbekal pengalaman yang panjang dengan berbagai LSM internasional, dia menyatakan bahwa organisasi-organisasi lingkungan secara selektif, dan bahkan mungkin menyesatkan, telah menggunakan bukti-bukti ilmiah untuk advokasi dan kampanye-kampanye nya.

Pada bagian akhir bukunya, Bjørn Lomborg menyimpulkan bahwa terdapat lebih banyak alasan untuk optimis daripada bersikap pesimistis. Dia menekankan perlunya melakukan prioritas secara jernih dan dingin atas sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk menangani masalah-masalah yang konkrit, bukan masalah yang dibayangkan (imagined problems).

Dalam kajian yang lebih spesifik, Ricky Avenzora pernah mengulas tentang “kemurnian suara” LSM lingkungan di Indonesia[5]. Dia memberikan kritik terhadap pola sikap, tindakan, dan gerakan LSM yang terasa sangat ganjil ketika mereka sangat tendensius untuk menyudutkan semua pihak dan bahkan mencatut nama rakyat.

LSM lingkungan dalam pandangan Ricky Avenzora, tidak luput dari pro dan kontra. Bagi mereka yang pro, tentunya berbagai gerakan LSM lingkungan selama ini adalah wujud dari sifat heroik yang patut dipuji. Namun bagi yang kontra, sikap-sikap LSM lingkungan yang selalu menyalahkan pihak yang mereka “bidik”, tentunya akan melahirkan berbagai pertanyaan dan sangkalan yang perlu dicarikan jawabnya secara objektif.

Berbagai sisi negatif intelektual di atas kiranya jangan sampai mengurangi semangat kita untuk berjuang dan merubahnya menjadi sisi positif. Hidup memang selalu menyajikan pilihan, kita dituntut untuk cerdas dan cakap dalam bersikap. Bagi kita, intelektual muda, belumlah terlambat untuk menentukan pilihan dan respon terhadap isu kerusakan hutan. Tugas intelektual, menurut Edward Said[6], adalah menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan. Semoga kita bijak dalam “membaca” nasib hutan di tengah kerusakan yang semakin masif.

Referensi

[1] Gramsci, A. (1971). Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds.). New York: International Publishers.

[2] Wittmer, H., & Birner, R. (2005). Between Conservationism, Eco-Populism and Developmentalism- Discourses in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia. CAPRi Working Papers (Vol. 37). Washington, DC.

[3] https://nasional.tempo.co/read/651935/bela-tambang-semen-petani-kecam-akademikus-ugm

[4] http://transisi.org/opini/pengkhianatan-intelektual-di-balik-ketimpangan-pembangunan/

[5] https://lampung.antaranews.com/berita/288036/menelisik-kemurnian-suara-lsm-lingkungan-di-indonesia

[6] Said, E. (1998). Peran Intelektual. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pemimpin dan Nalar Ekologis – Bagaimana Pemimpin Politik dapat Berperan Menjaga Kelestarian Alam

Pemimpin dan Nalar Ekologis – Bagaimana Pemimpin Politik dapat Berperan Menjaga Kelestarian Alam

Tahun Politik

Tahun 2017, 2018 dan 2019 boleh dikatakan sebagai tahun Pemilihan Umum (PEMILU).  Sekarang kita berada di tahapan PEMILU PILRES 2019 yang akan memilih anggota legislatif dan presiden beserta wakilnya. Tentu ini bukan pengalaman pertama kita melaksanakan PEMILU langsung, dan sebagaimana lazimnya, kampanye-kampanye “colongan” yang didelegasikan dalam bentuk poster, baliho, spanduk, dan lain sebagainya mulai marak dijumpai, dengan beberapa ciri yang sama, selalu ada gambar si calon dengan posisi gagah versi mereka, tersenyum, dan jargon “keakuan”.

Baca juga: Lembaga Survey untuk Menggiring Opini Publik. Hati-hati, Jangan Mau Dibodohi!

Hiruk pikuk kancah perpolitikan sering membuat kita lupa akan ancaman yang bisa saja memupus kehidupan kita setiap saat, euforia dan senyuman calon pimpinan daerah tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ekologis, mereka harus kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Kebakaran lahan dan hutan (KARLAHUT), banjir, kekeringan, pencemaran limbah, dan lain sebagainya seakan tidak mau lepas dari kehidupan kita, mereka berkembang seiring dinamika kehidupan manusia, berdampak kumulatif dengan gejala-gejala yang terkadang luput dari pantauan. Sehingga pada akhirnya, upaya kuratif nan boros sumber daya menjadi pilihan.

Bencana ekologis semakin diperparah dengan buruknya mental pimpinan daerah, khususnya korupsi, sebagaimana pernah disampaikan oleh Prof. Dr. T. Jacob (Guru Besar Antropologi Universitas Gajah Mada) bahwa kekacauan politik, tiadanya kepastian hukum, berikut penegakannya yang tidak tegak-tegak juga, membuat para pencuri (kleptokrat) bergentayangan di segala lapisan lini kehidupan, menjadi suatu tragedi yang beliau sebut “Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis” [1]. Contoh teranyar yang relevan adalah kasus yang menimpa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara. KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku [2].

Nalar Ekologis

Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (guru besar kebijakan kehutanan Institut Pertanian Bogor) dalam salah satu orasi ilmiahnya pernah menyampaikan tentang pentingnya posisi cara berpikir dalam menelusuri sebab berbagai permasalahan lingkungan dan SDA yang terjadi selama ini, karena perubahan tindakan secara mendasar hampir mustahil dapat dilakukan tanpa perubahan cara berpikir [3]. Saya setuju dengan pendapat beliau, dalam konteks hari ini, kita bisa melihat suatu ironi, bagaimana cara berpikir yang dipadu dengan ilmu pengetahuan dan narasi kebijakan telah banyak disalahgunakan untuk menjamin kepentingan individu dan kelompok. Pada akhirnya, rakyat yang kembali harus menanggung akibatnya.

Cara berpikir yang mengedepankan prinsip-prinsip ekologis, atau nalar ekologis, dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan proses pembangunan mutlak diperlukan. Tantangan terbesar adalah munculnya situasi dilematis mengenai kontestasi ekonomi dan ekologi, di satu sisi kita harus menggesa proses pembangunan, tapi di sisi lain, kelestarian lingkungan hidup telah nyata dikorbankan. Diperlukan pemimpin moderat dengan keteguhan dan integritas yang kuat. Lewat bukunya yang berjudul “Curse to Blessing”, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D (guru besar manajemen Universitas Indonesia) menggugah kesadaran kita bahwa faktor kepemimpinan yang kuat mampu membawa masyarakat pada konsep pembangunan berkelanjutan. Beliau memaparkan fenomena kutukan sumber daya alam yang terjadi pada daerah atau Negara yang kaya sumber daya alam, ditandai dengan pertumbuhan perekonomian mereka yang tidak semaju daerah atau Negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan kekayaan alam yang dimiliki justru membawa masyarakat dalam kondisi penuh konflik dan hidup miskin. Sebagai contoh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti penghasil batubara di Kalimantan, atau penghasil emas di Sulawesi dan Papua, justru berada dalam gelombang kemiskinan. Bahkan daerah yang walaupun lumbung energi, kondisi listriknya tidak bisa diandalkan untuk terus menyala 24 jam.

Baca juga:  Negara dan Ilmu Pengetahuan

Seperti dalam semua bukunya, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D selalu menampilkan praktik-praktik terbaik yang dibalut dengan teori-teori yang relevan. Buku yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2016 ini berkisah tentang bagaimana Kabupaten Bojonegoro yang pernah menjadi daerah miskin di Jawa Timur berubah menjadi daerah dengan pembangunan paling pesat. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari sosok pemimpin yang inovatif. Bupati Bojonegoro, Suyoto (Kang Yoto), membuat potensi Bojonegoro dapat dimaksimalkan. Sebagai contoh, beliau menyisihkan pendapatan MIGAS sebagai dana abadi untuk pendidikan generasi mendatang di Bojonegoro dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga ke depan Bojonegoro bisa berinovasi mencari pengganti minyak. Suyoto sadar betul kondisi daerah yang dipimpinnya. Ia pun belajar dari daerah lain yang tertimpa “kutukan” akibat kekayaan sumber daya alam. Menurut dia, sebanyak apapun sumber daya alam pastilah suatu hari akan habis juga. Suyoto juga berkaca pada negara-negara miskin sumber daya alam tapi bisa memakmurkan diri. Negara yang dimaksud adalah Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

“Negara-negara tersebut memiliki kesadaran yang berorientasi pada keunggulan daya saing dan produktivitas lewat pemerintah yang bersih, masyarakat yang disiplin dan industrialisasi yang ditangani orang-orang profesional. Intinya, harus ada investasi pada manusia sebagai modal di masa mendatang,” tutur Suyoto [4].

Dalam tataran global, Amerika Serikat (AS) bisa menjadi contoh dalam penerapan kepemimpinan dengan nalar ekologis. Theodore Roosevelt adalah presiden AS pertama yang secara sistematis memperjuangkan peran kepemimpinan presiden dan administrasi dalam pengelolaan lingkungan alam secara lestari. Dia menggunakan kursi kepresidenan untuk mewujudkan agenda konservasi progresif dalam pengelolaan lingkungan – terutama gagasan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan yang efisien demi kepentingan umum yang lebih baik dari sekadar keuntungan pribadi [5]. Dia membentuk the Bureau of Reclamation and the Forest Service, menyisihkan jutaan hektare lahan publik untuk pengelolaan dan penggunaan secara permanen oleh badan pemerintah (dan juga beberapa taman nasional dan tempat perlindungan satwa liar), dan memperjuangkan pengelolaan sumber daya air publik. Model pengelolaan ini kemudian menjadi model dominan pengelolaan lingkungan sepanjang abad ke-20.

Contoh lain dapat kita lihat di negeri tetangga, Singapura, dimana peningkatan urbanisasi telah menyebabkan kehilangan tutupan hutan selama bertahun-tahun. Meskipun hal ini adalah salah satu dampak buruk pembangunan ekonomi di seluruh dunia, pemerintah Singapura telah melakukan upaya sadar untuk mengurangi tingkat keparahan yang timbul dari tutupan hutan yang habis dengan penanaman pohon, semak-semak, dan tanaman merambat untuk meningkatkan tutupan hijau di negara tersebut. Asal-usul gerakan penghijauan di Singapura dapat dilacak ke gerakan penanaman pohon yang diresmikan pada tahun 1963 oleh perdana menteri saat itu, Lee Kuan Yew. Dia melihat hal ini sebagai sarana untuk membedakan Singapura dengan negara-kota lain dan sebagai aspek kunci untuk menarik investasi. Hari penanaman pohon tahunan sejak saat itu menjadi kalender acara bagi pemegang jabatan politik di daerah masing-masing. Hal ini semakin menggarisbawahi komitmen resmi penanaman pohon di dalam negeri serta pengakuan yang diberikan terhadap pentingnya pohon.

Untuk memberi masukan lebih lanjut pada gerakan penghijauan, sebuah taman dan departemen rekreasi didirikan sebagai dewan perundang-undangan. Arti penting yang diberikan kepada lingkungan dapat dilihat pada langkah ini untuk mempercayakan suatu badan khusus untuk mempelopori gerakan ini dengan momentum yang lebih besar. Sebagai bagian dari strategi agensi, pohon tropis dengan tingkat pertumbuhan yang cepat dan yang dapat memberi kanopi digunakan untuk lebih meningkatkan tutupan hijau di atas pulau dalam waktu sesingkat mungkin. Varietas pohon yang ditaman memiliki karakteristik kasar dengan tipe kokoh dan bisa bertahan di iklim tropis selama bertahun-tahun dengan perawatan minimal [6].

Momentum

Dalam konteks Indonesia, dengan momentum pilkada ini, saat dimana rakyat disodorkan oleh berbagai pilihan, nalar ekologis si calon dapat digugah dan memunculkan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Kita sangat memerlukan pemimpin yang memiliki komitmen dan konsisten terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Pemimpin yang mampu mengakomodasi preferensi komunal yang menginginkan keharmonisan hidup, vertikal maupun horizontal. Mari kita kembali merenungkan tugas dan fungsi masing-masing kita, sesuai dengan relung dan amanat, baik sebagai insan profesi, lebih-lebih kesadaran sebagai manusia yang seutuhnya. Berbagai regulasi sudah disusun dengan niat baik, masyarakat sebagai aktor utama sudah mulai mendapat tempat di dalamnya. Tinggal bagaimana kita mampu menjaga kesucian dan niat tulus untuk berbuat sebaik-baiknya demi kelestarian lingkungan kita. Kalau kesadaran ini sudah tertanam permanen di diri kita, tentu tidak perlu kita melaksanakan saran KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) yang di dalam salah satu ceramahnya pernah menyampaikan sindiran bahwa “kalau Indonesia mau berubah, masing-masing kepalanya mesti dicopot, dan diganti dengan kepala yang baru”. Mari kita berbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Salam lestari.

Baca juga: Mengenal SDM Iptek dan Jabatan Fungsional Terkait

Referensi

[1] Jacob, T. 2004. Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis: Catatan di Senjakala. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

[2] Kompas (2017/07/05)

[3] Kartodihardjo, H. 2016. Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 13 Februari 2016, Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Nasoetion Institut Pertanian Bogor.

[4] Kompas (2016/12/20)

[5] Hays, S. P. 1999.  Conservation And The Gospel Of Efficiency. University of Pittsburgh Press. Pittsburgh.

[6] Hin, L. T. W., & Subramaniam, R. 2012. Government Initiatives to Provide Leadership in Environmental Management: The Singapore Experience. In D. R. Gallagher (Ed.), Environmental Leadership: A Reference Handbook (1st ed., pp. 140–147). SAGE Publishing. California.