Ketika orang mendengar istilah “kebijakan perumahan”, sebagian besar langsung membayangkan program pembangunan rumah subsidi atau aturan seputar harga sewa. Namun para peneliti perumahan sejak lama menyadari bahwa rumah dan sistem perumahan jauh lebih rumit dibanding sekadar urusan memiliki atau menyewa tempat tinggal. Rumah adalah bagian dari ekosistem sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Hal inilah yang menjadi fokus buku Housing Policy and the Housing System yang kembali dirilis pada 2025, meski sebenarnya karya ini sudah berakar pada riset yang dimulai sejak tahun 1970-an.
Pada masa itu, Inggris tengah menghadapi perubahan besar dalam struktur masyarakat, pembangunan kota, dan dinamika ekonomi. Namun meskipun data dari sensus dan berbagai laporan resmi sudah tersedia, pemahaman para perencana kota terhadap sistem perumahan masih sangat terbatas. Mereka melihat pasar perumahan sebagai sesuatu yang homogen, padahal kenyataannya pasar ini terdiri dari berbagai segmen yang berbeda, dengan karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama. Buku ini mencoba mengurai kerumitan tersebut dan menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana kebijakan dapat bekerja lebih manusiawi dan efektif.
Baca juga artikel tentang: Ketahui Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam Lebih Dalam!
Rumah Sebagai Cermin Kondisi Sosial
Bagian pertama buku ini menekankan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik. Rumah mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang tinggal di dalamnya. Jenis dan kualitas rumah dapat menjelaskan banyak hal: pendapatan, kelas sosial, ukuran keluarga, bahkan fase kehidupan yang sedang dijalani. Ada keluarga muda yang butuh fleksibilitas, ada keluarga mapan yang ingin stabilitas, dan ada lansia yang membutuhkan aksesibilitas.
Ketika rumah dilihat hanya sebagai aset tanpa mempertimbangkan kondisi sosial penghuninya, kebijakan yang muncul sering kali tidak sesuai atau bahkan merugikan. Misalnya, membangun rumah murah jauh dari pusat kota mungkin terlihat efisien, tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah itu berarti biaya transportasi tinggi, waktu perjalanan panjang, dan akses ke pekerjaan serta layanan publik yang terbatas. Rumah murah menjadi tidak murah lagi jika biaya hidup bertambah besar.
Dengan memahami bahwa kebutuhan perumahan sangat beragam, kebijakan pun harus disesuaikan agar tidak justru memperdalam ketimpangan sosial.
Tiga Pilar Sistem Perumahan
Bagian kedua buku mengulas tiga sektor utama dalam sistem perumahan di Inggris: kepemilikan pribadi, sewa privat, dan perumahan sosial. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan.
Sektor kepemilikan rumah pribadi adalah yang paling dikenal, namun tidak semua orang mampu mencapainya. Pendapatan yang stagnan dan harga rumah yang terus naik membuat banyak keluarga muda semakin sulit membeli rumah. Sektor sewa privat menawarkan fleksibilitas, tetapi menghadapi masalah ketidakpastian kontrak dan standar kualitas rumah yang bervariasi. Sementara itu, perumahan sosial dirancang untuk membantu mereka yang paling rentan, tetapi sering kekurangan anggaran dan stok rumah yang memadai.
Kesulitan terbesar bagi pemerintah adalah memastikan ketiga sektor ini dapat bekerja sama, bukan saling menekan. Ketika kebijakan terlalu fokus pada satu sektor saja, dampaknya bisa tidak seimbang. Misalnya, jika pemerintah hanya memberikan insentif bagi pembeli rumah pertama, harga rumah bisa melonjak karena permintaan meningkat, dan hal ini justru memperburuk masalah keterjangkauan.
Mengapa Kebijakan Perumahan Sering Tidak Efektif?
Bagian ketiga buku ini membedah inti persoalan: banyak kebijakan yang niatnya baik tetapi hasilnya buruk atau tidak signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, bank, lembaga sosial, dan konsumen. Setiap aktor memiliki kepentingan dan keterbatasan masing-masing.
Misalnya, pemerintah pusat bisa menetapkan target pembangunan rumah nasional, tetapi pemerintah daerah yang menjalankannya harus memperhitungkan ketersediaan lahan, keberatan masyarakat lokal, dan kapasitas anggaran. Pengembang cenderung memilih membangun rumah yang lebih menguntungkan bagi mereka, bukan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perbedaan tujuan ini sering kali menghambat tercapainya solusi perumahan yang inklusif.
Selain itu, kebijakan perumahan sangat dipengaruhi oleh siklus politik. Program sering dibuat untuk memenuhi janji kampanye jangka pendek, bukan untuk mengatasi akar masalah dalam jangka panjang. Padahal, pembangunan sistem perumahan yang sehat membutuhkan waktu puluhan tahun, bukan hanya satu periode pemerintahan.
Rumah dan Mobilitas Sosial
Salah satu poin penting dari buku ini adalah bahwa rumah memiliki peran besar dalam mobilitas sosial. Lokasi rumah menentukan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, peluang kerja, dan jaringan sosial. Perbedaan wilayah dapat menciptakan jurang kesempatan yang lebar antara kelompok masyarakat. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan sekolah yang buruk dan fasilitas minim memiliki peluang mobilitas sosial yang lebih rendah dibanding anak yang tumbuh di lingkungan yang lebih kaya.
Kebijakan perumahan yang tidak memperhatikan faktor ini berpotensi memperkuat segregasi sosial. Sebaliknya, kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan akses ke layanan publik dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara.
Mengapa Buku Ini Masih Relevan Hari Ini?
Meskipun riset awal dilakukan lebih dari empat dekade lalu, pesan inti buku ini sangat relevan dengan situasi perumahan modern. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah serupa: harga rumah yang melampaui pendapatan, tingginya kebutuhan rumah layak bagi generasi muda, ketimpangan akses antara kota besar dan daerah, serta meningkatnya urbanisasi.
Perubahan ekonomi global, migrasi, dan digitalisasi juga menambah lapisan kompleksitas baru. Namun prinsip dasarnya tetap sama: kebijakan perumahan yang efektif memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap sistem perumahan sebagai jaringan yang saling terkait. Tidak ada solusi tunggal untuk semua masalah, dan tidak ada kebijakan yang dapat berhasil tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat.
Menuju Kebijakan Perumahan yang Lebih Manusiawi
Pada akhirnya, buku ini mengajak kita melihat perumahan sebagai hak sosial, bukan hanya urusan pasar. Rumah yang layak adalah prasyarat kehidupan bermartabat, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebijakan perumahan harus memprioritaskan keadilan sosial, keterjangkauan, dan keberlanjutan jangka panjang.
Dengan memahami kerumitan dan keragaman kebutuhan masyarakat, para pembuat kebijakan dapat merancang solusi yang lebih realistis dan efektif. Dan bagi masyarakat umum, memahami sistem perumahan berarti memahami bagaimana lingkungan tempat tinggal kita terbentuk dan bagaimana kita bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Baca juga artikel tentang: Menyatukan Kebijakan di Dunia yang Terpecah: Pelajaran dari Arktik untuk Adaptasi Iklim Global
REFERENSI:
Murie, Alan dkk. 2025. Housing policy and the housing system. Routledge.
