Secara garis besar, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat signifikan. Diantaranya untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan mendorong kesejahteraan umat. Hal ini mungkin terdengar berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional dimana kebijakan fiskal dalam Islam secara spesifik memiliki karakteristik unik yang berakar pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan.
Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Islam
Kebijakan fiskal dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Salah satu prinsip utama adalah penggunaan sistem anggaran berimbang (balanced budget), dimana pendapatan dan pengeluaran negara dikelola secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menciptakan defisit yang berlebihan. Prinsip ini pun sejatinya telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah dan sahabat Rasulullah. Pusat pengelolaan keuangan negara dalam Islam dikenal sebagai Baitul Mal, yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan sesuai kebutuhan umat. Pendapatan negara pun tidak hanya bersumber dari pajak atau retribusi, tetapi juga dari instrumen-instrumen khas Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, waqf, dan berbagai jenis pendapatan lainnya seperti jizyah, ghanimah, fa’i, kharaj, ushr, dan khumus.
Baca juga: Apakah Manfaat Lingkungan dari Budidaya Kelapa Sawit Sebanding dengan Keberadaan Hutan?
Instrumen Kebijakan Fiskal Islam
Menurut penelitian Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022), zakat, misalnya, merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta kepada golongan yang membutuhkan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain zakat, ada infaq dan shadaqah yang merupakan sumber pendapatan sukarela yang didorong oleh nilai-nilai keimanan dan kedermawanan. Waqf, di sisi lain, adalah harta yang diserahkan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya. Sementara itu, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara. Instrumen lainnya termasuk kharaj, yaitu pajak atas tanah yang diambil dari hasil produktivitasnya, serta ghanimah dan fa’i yang berasal dari pendapatan perang atau harta yang diperoleh tanpa peperangan.
Implementasi Kebijakan Fiskal Islam dalam Sejarah
Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebijakan fiskal difokuskan pada pengumpulan zakat dan pengelolaannya melalui Baitul Mal. Di bawah pemerintahan para khalifah, instrumen-instrumen fiskal Islam diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal dengan inovasinya dalam sistem kharaj dan jizyah, yang membantu meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat miskin. Dalam kekhalifahan berikutnya, seperti Bani Umayyah dan Abbasiyah, kebijakan fiskal terus berkembang dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan sosial. Instrumen waqf mulai digunakan secara luas untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan umat.
Relevansi Kebijakan Fiskal Islam di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan fiskal berbasis Islam telah mulai diterapkan, terutama melalui lembaga pengelola zakat dan waqf. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga sejenis memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah juga mendukung pengembangan waqf produktif sebagai salah satu instrumen pembangunan infrastruktur sosial. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan waqf sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi Islam. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa instrumen fiskal Islam dapat diintegrasikan dengan sistem ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal Islam menawarkan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis, dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil dan keberlanjutan. Dalam implementasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, zakat dapat digunakan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan, sementara waqf dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Instrumen ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal negara, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki sejarah panjang yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Instrumen-instrumen seperti zakat, waqf, dan jizyah telah terbukti efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kekhalifahan berikutnya. Dalam konteks modern, termasuk di Indonesia, kebijakan fiskal Islam tetap relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang baik, instrumen-instrumen ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam dalam sistem ekonomi nasional.
Referensi
Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M.. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33
