Swedia memasuki fase baru dalam sejarah politik dan keamanannya ketika Perdana Menteri menyampaikan pidato nasional pada September 2023. Pidato itu muncul setelah rentetan kekerasan yang melibatkan geng kriminal dan kasus penembakan yang menghantui publik. Pemerintah akhirnya menegaskan bahwa negara sedang menghadapi ancaman besar yang menuntut perubahan kebijakan dalam skala luas. Pidato ini bukan sekadar respons terhadap meningkatnya kriminalitas, melainkan juga penanda perubahan arah politik yang sudah lama menjadi perdebatan. Penelitian terbaru dari Leandro Schclarek Mulinar i mencoba menjelaskan bagaimana krisis keamanan itu membuka jalan bagi perubahan mendasar dalam cara Swedia membangun identitas dan sistem keamanannya.
Penelitian tersebut membahas hubungan antara situasi krisis, cara negara membingkai ancaman, dan bagaimana narasi tersebut mempengaruhi kebijakan publik. Swedia selama ini dikenal sebagai negara Nordik yang sangat menekankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Model keamanan Swedia dalam beberapa dekade terakhir mengutamakan pencegahan sosial melalui pendidikan, layanan kesejahteraan, serta program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Namun kejadian pada tahun 2023 menempatkan negara itu pada titik berbeda. Pidato perdana menteri menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengambil langkah yang jauh lebih keras dan menempatkan isu keamanan sebagai fondasi utama kebijakan nasional.
Baca juga artikel tentang: Efek Psikologis dari Balasan Singkat: Ketika “Oke” Menjadi Sumber Stres Sosial Digital
Penelitian ini mengamati bahwa perubahan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Pemerintah menghadapi tekanan dari meningkatnya jumlah tindak kekerasan serius. Warga mulai mempertanyakan kemampuan negara dalam menjaga keamanan. Kondisi itu memungkinkan pemerintah membangun narasi bahwa negara sedang berada dalam kondisi darurat. Ketika sebuah negara menggunakan konsep krisis sebagai titik pijak kebijakan, pola komunikasi pemerintah berubah. Peneliti menyebut fenomena ini sebagai policing a crisis, yaitu pola ketika pemerintah menggunakan retorika krisis untuk mendapatkan legitimasi politik dalam mengambil tindakan yang lebih kuat dan terkadang lebih membatasi.
Pidato perdana menteri menjadi bahan utama analisis penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa cara pemerintah menggambarkan situasi tidak hanya menyoroti kelompok kriminal, tetapi juga berhubungan dengan gambaran tentang kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama kelompok yang memiliki latar belakang migrasi. Hal ini tidak selalu diucapkan secara langsung. Sebagian besar muncul dari cara pemerintah memilih kata, fokus pesan, dan struktur narasi yang mengaitkan kriminalitas dengan kelompok yang dianggap berada di luar identitas nasional tradisional. Melalui analisis wacana, peneliti membaca pola yang menunjukkan bahwa konstruksi narasi keamanan ini dapat menimbulkan ketegangan identitas dan risiko stigmatisasi.
Perubahan tersebut menunjukkan konsekuensi yang lebih luas. Ketika negara mengubah kerangka kerja keamanannya, masyarakat juga mengubah cara mereka memahami ancaman. Jika ancaman dipersepsikan datang dari kelompok tertentu, maka masyarakat lebih mungkin memberikan dukungan kepada kebijakan keamanan yang lebih keras dan lebih tertutup. Peneliti memperingatkan bahwa pola seperti ini dapat menciptakan jurang sosial jika tidak ditangani dengan hati hati. Kebijakan keamanan yang terlalu terfokus pada kelompok tertentu dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, terutama dari kelompok yang merasa menjadi sasaran.
Penelitian ini juga menyoroti pergeseran Swedia dari model keamanan Nordik yang humanis menuju model keamanan yang lebih militeristik. Pergeseran itu terlihat dari meningkatnya peran lembaga kepolisian, pembuatan undang undang baru yang memberi kewenangan lebih besar bagi aparat, serta pendekatan yang lebih reaktif dalam menangani kriminalitas. Pendekatan seperti ini tidak selalu salah. Banyak negara memilih jalur yang sama ketika menghadapi situasi keamanan yang memburuk. Namun peneliti mengajak pembaca memahami bahwa perubahan mendadak yang berlandaskan narasi krisis dapat membawa dampak jangka panjang terhadap struktur masyarakat.
Salah satu gagasan penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep race to the bottom. Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut menggambarkan dua kondisi. Yang pertama, kebijakan keamanan Swedia semakin bergerak menuju langkah langkah yang lebih keras dan lebih membatasi. Yang kedua, perubahan tersebut berpotensi menempatkan kelompok tertentu dalam posisi yang rentan karena mereka lebih sering digambarkan sebagai bagian dari masalah. Peneliti tidak menyatakan bahwa pemerintah sengaja melakukan diskriminasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana narasi politik dapat memunculkan efek yang tidak diinginkan dan bagaimana struktur wacana dapat memperluas jarak sosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana yang menggabungkan teori politik, kriminologi, dan kajian tentang rasisme struktural. Penelitian ini tidak menilai benar atau salahnya kebijakan pemerintah, melainkan memeriksa bagaimana kebijakan itu dibangun melalui bahasa dan bagaimana bahasa itu mempengaruhi arah kebijakan. Karena metode yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian ini membuka ruang bagi pembaca untuk memahami konteks secara lebih luas, tidak hanya melalui angka statistik, tetapi juga melalui pemetaan makna dan relasi kekuasaan yang terbentuk di balik kebijakan.
Dalam bagian akhir penelitiannya, Mulinar i mengajak pembaca untuk memahami risiko yang muncul dari kebijakan yang dibuat di tengah krisis. Banyak negara di dunia pernah menggunakan retorika krisis untuk melegitimasi kebijakan keamanan yang semakin keras. Beberapa negara akhirnya mengalami kontradiksi karena kebijakan tersebut justru menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan sosial baru. Penelitian ini bukan peringatan bagi Swedia saja, tetapi bagi negara mana pun yang mengandalkan narasi krisis untuk membentuk arah kebijakan.
Kasus Swedia mencerminkan tantangan global tentang bagaimana negara seharusnya menjaga keamanan tanpa mengorbankan nilai nilai demokrasi dan keberagaman. Negara tidak dapat mengabaikan ancaman kriminalitas, tetapi negara juga perlu berhati hati agar respons terhadap ancaman itu tidak melukai struktur sosialnya sendiri. Keseimbangan antara keamanan dan kebebasan selalu menjadi tantangan besar, dan Swedia kini menjadi salah satu contoh nyata tentang bagaimana keseimbangan itu diuji dalam situasi krisis.
Baca juga artikel tentang: Mengapa Kita Suka Mendengarkan Lagu Sedih Saat Galau? Jawaban dari Psikologi, Biologi, dan Ilmu Otak
REFERENSI:
Mulinari, Leandro Schclarek. 2025. Sweden’s race to the bottom: Advancing a racial security state. Race & Class 66 (3), 17-34.
