Pemerintahan yang tangguh selalu diuji ketika bencana alam muncul secara tiba tiba dan membawa kerusakan besar. Dalam situasi seperti itu, masyarakat sering mengandalkan pemerintah sebagai penolong utama, baik dalam upaya penyelamatan nyawa maupun pemulihan infrastruktur. Namun pertanyaan besar muncul di balik proses ini. Siapa sebenarnya yang paling tepat memegang kendali saat bencana melanda? Pemerintah pusat yang memiliki sumber daya besar atau pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat terdampak?
Sebuah studi terbaru oleh Luiz de Mello dan João Tovar Jalles mencoba menjawab pertanyaan ini. Mereka meneliti bagaimana bencana alam mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait pembagian kewenangan dan sumber daya. Penelitian ini terbit di jurnal Regional Studies tahun 2025 dan memberikan gambaran menarik tentang bagaimana bencana dapat mengubah cara negara mengatur dirinya.
Bencana alam selalu menimbulkan gangguan besar bagi kehidupan manusia. Gempa bumi, banjir, badai tropis, atau kekeringan dapat menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan memaksa pemerintah untuk bertindak cepat. Di banyak negara, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis. Mereka mengenal wilayahnya dengan baik, memahami karakteristik masyarakat, dan mampu merespons secara langsung sebelum bantuan dari pusat tiba. Karena itulah peran pemerintah daerah sering menjadi sangat penting.
Baca juga artikel tentang: Bumi Terancam! Asteroid Bennu Bisa Sebabkan Bencana Global seperti Kiamat
Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana alam cenderung memperbesar peran pemerintah daerah dalam beberapa tahun setelah kejadian. Porsi pengeluaran pemerintah daerah meningkat, begitu pula pendapatannya. Artinya, daerah mendapatkan tanggung jawab dan sumber daya yang lebih besar untuk menangani berbagai kebutuhan pemulihan. Proses ini dikenal sebagai desentralisasi, yaitu perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah.
Desentralisasi sering dianggap sebagai cara untuk membuat pemerintahan lebih efektif, terutama saat menghadapi bencana. Pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat karena jalur birokrasi lebih pendek. Mereka juga lebih memahami kondisi lapangan sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai kebutuhan. Namun kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Desentralisasi bisa berjalan baik atau justru menimbulkan masalah baru, tergantung situasi.
Penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran daerah tidak selalu terjadi dengan intensitas yang sama pada setiap bencana. Faktor ekonomi nasional ikut mempengaruhi bagaimana pemerintah merespons. Ketika bencana terjadi di masa ekonomi sedang tumbuh, desentralisasi biasanya lebih kuat. Pemerintah pusat memiliki anggaran lebih longgar untuk dibagikan kepada daerah. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah pusat cenderung mempertahankan kendali untuk menjaga anggaran tetap stabil. Dengan kata lain, kondisi makroekonomi dapat menentukan arah hubungan politik di balik penanganan bencana.
Selain faktor ekonomi, jenis bencana juga berpengaruh. Bencana yang menyebabkan kerusakan fisik besar seperti gempa atau badai kuat menuntut upaya rekonstruksi jangka panjang. Dalam kondisi ini, peran pemerintah daerah membesar karena pemulihan membutuhkan pengelolaan berkelanjutan di tingkat lokal. Sementara itu, bencana yang efeknya lebih singkat atau tidak terlalu merusak mungkin tidak mengubah struktur pemerintahan secara signifikan.
Temuan ini memberi gambaran bahwa bencana bukan hanya kejadian alam, tetapi juga peristiwa politik dan ekonomi yang mempengaruhi cara negara bekerja. Ketika suatu daerah diperkuat setelah bencana, masyarakat setempat bisa mendapatkan manfaat berupa peningkatan layanan publik, percepatan infrastruktur, dan perbaikan manajemen risiko di masa depan. Namun desentralisasi juga berpotensi menimbulkan tantangan baru seperti ketimpangan antardaerah, penyalahgunaan anggaran, atau ketidaksiapan pemerintah lokal dalam mengelola tugas tambahan.
Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan. Peran pemerintah daerah yang semakin besar setelah bencana sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kapasitas. Daerah memerlukan sumber daya manusia yang terlatih, sistem administrasi yang kuat, serta dukungan teknologi untuk memastikan nilai tambah dari desentralisasi benar benar dirasakan oleh warga. Pemerintah pusat tetap memiliki peran vital, terutama dalam memberikan standar nasional, mengawasi penggunaan anggaran, dan menyediakan bantuan darurat skala besar.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana. Kolaborasi ini tidak bisa terjadi secara spontan melainkan harus dibangun sejak sebelum bencana terjadi. Sistem peringatan dini, rencana mitigasi, alur komando darurat, hingga jalur distribusi bantuan harus dipersiapkan secara matang. Bencana tidak menunggu kesiapan manusia, sehingga seluruh elemen pemerintahan perlu bekerja selaras.
Penelitian ini juga memberi pelajaran bahwa bencana alam dapat menjadi momentum perbaikan jangka panjang. Daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian bisa memperoleh anggaran dan kewenangan lebih besar, sehingga kesempatan untuk membangun kembali wilayah dengan kualitas lebih baik terbuka luas. Kesempatan ini sering disebut sebagai build back better, yaitu membangun ulang dengan standar lebih tinggi agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Masyarakat juga memegang peran penting. Partisipasi warga dalam proses pemulihan dapat memperkuat efektivitas desentralisasi. Ketika warga ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan, pemerintah daerah dapat bekerja lebih transparan dan responsif. Kolaborasi ini menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Studi ini akhirnya menegaskan bahwa tidak ada formula tunggal dalam mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah setelah bencana. Setiap negara memiliki konteks berbeda. Sistem politik, kapasitas fiskal, budaya birokrasi, dan karakteristik daerah semuanya mempengaruhi bagaimana desentralisasi berlangsung. Namun pola umum menunjukkan bahwa bencana sering memperkuat peran daerah, terutama pada masa pascakrisis.
Pemahaman baru ini membantu kita melihat bahwa bencana alam bukan hanya persoalan geologi atau meteorologi. Dampaknya merembes ke ranah sosial politik dan mengubah cara negara bekerja. Dengan mempersiapkan struktur pemerintahan yang adaptif dan fleksibel, negara dapat memastikan bahwa setiap bencana tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga peluang untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga artikel tentang: Farmasi dalam Bencana: Peran Apoteker saat Krisis Kesehatan Global
REFERENSI:
Mello, Luiz de & Jalles, João Tovar. 2025. Natural disasters and intergovernmental relations: more or less decentralisation?. Regional Studies 59 (1), 2310116.
