Konsep ekonomi biru (blue economy) telah menjadi perhatian global karena pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Namun, pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal serta praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut. Konsep ekonomi biru menawarkan solusi untuk mengelola potensi laut dengan prinsip keberlanjutan, yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, konservasi lingkungan, serta pemenuhan keadilan sosial.
Dalam artikel ini, Hadi Prasutiyon et al. (2019) membahas secara mendalam mengenai penerapan ekonomi biru di Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya tuna yang berkelanjutan dan pemberantasan praktik IUU fishing. Pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi biru tidak hanya penting untuk pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut sebagai mata pencaharian utama mereka.
Baca juga: Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia: Transformasi untuk Keberlanjutan dan Kesejahteraan Sosial
Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan
Sumber daya laut Indonesia, terutama tuna, merupakan salah satu komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi negara. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, berkurangnya stok ikan, dan berpengaruh negatif pada perekonomian masyarakat pesisir. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tuna, dengan menekankan perlunya pendekatan berbasis ekonomi biru.
Ekonomi biru mengusung prinsip untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya laut secara efisien dan ramah lingkungan. Fokusnya adalah pada konservasi sumber daya alam, penerapan teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengurangi pemborosan dalam pemanfaatan hasil laut. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengutamakan keadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada laut.
Baca juga: Kelapa Sawit: Mesin Penggerak Perekonomian Nasional
Tantangan IUU Fishing dan Solusinya melalui Ekonomi Biru
Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia adalah masalah IUU fishing. Praktik penangkapan ikan ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem laut. Menurut penelitian ini, IUU fishing menjadi salah satu isu utama yang harus segera diatasi untuk mewujudkan pengelolaan ekonomi biru yang efektif.
Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan kebijakan yang menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui regulasi yang ketat dan pemanfaatan teknologi terbaru. Misalnya, teknologi pemantauan dan pelaporan berbasis satelit dapat membantu memantau aktivitas perikanan secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan yang lebih intensif di daerah-daerah rawan IUU fishing akan membantu mengurangi praktik ilegal tersebut. Ekonomi biru mendorong penggunaan teknologi-teknologi tersebut untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal.
Mengintegrasikan Kearifan Lokal dan Prinsip Keberlanjutan
Salah satu aspek penting dalam penerapan ekonomi biru adalah mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Masyarakat pesisir Indonesia memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan alam yang telah teruji selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya laut harus mengintegrasikan kearifan lokal tersebut agar lebih efektif dan diterima oleh masyarakat setempat.
Di sisi lain, prinsip keadilan sosial juga harus diperhatikan dalam penerapan ekonomi biru. Pemerintah dan sektor swasta perlu memastikan bahwa masyarakat pesisir mendapat manfaat yang adil dari hasil pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hal ini termasuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, serta dukungan terhadap usaha-usaha kecil dan menengah berbasis kelautan.
Penerapan Ekonomi Biru dalam Kebijakan dan Strategi Pemerintah
Penerapan ekonomi biru membutuhkan kebijakan yang jelas dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Berdasarkan penelitian ini, strategi kebijakan yang mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi biru. Kebijakan tersebut harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang adil bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, kebijakan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan adanya strategi yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat sektor kelautannya dan memastikan bahwa hasil laut yang diambil dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Baca juga: Dilema Dana Abadi: Seimbangkan Keberlanjutan dan Kebutuhan Mendesak
Kesimpulan
Penerapan konsep ekonomi biru di Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian ekosistem lautnya. Pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan sosial akan memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya untuk ekonomi negara, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
Melalui pendekatan ekonomi biru, Indonesia dapat menghadapi masalah IUU fishing, meningkatkan konservasi lingkungan, dan memperbaiki tata kelola sumber daya laut. Dengan kebijakan yang tepat dan pengintegrasian kearifan lokal serta teknologi terbaru, ekonomi biru dapat menjadi model pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
Sebagai langkah selanjutnya, penelitian dan penerapan lebih lanjut mengenai ekonomi biru harus terus didorong untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan potensi laut yang besar, tetapi juga negara dengan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Referensi:
Perkapalan, H. P. T. S., dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, F. T., 60111, S., & hadi.prasutiyon@hangtuah.ac.id, I. E.-. mail: .. (2019). PAPER REVIEW KONSEP EKONOMI BIRU (SEBUAH POTRET: INDONESIA BUKANLAH JAKARTA).
