Pada awal April 2018, warganet dikejutkan oleh berita bocornya 87 juta data pribadi pengguna facebook. Seluruh media dunia langsung menyorot kepada Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook. Banyak media yang mempertanyakan keabsahan berita tersebut dan dengan tenangnya Mark membenarkannya.
Sontak pemerintah di berbagai negara langsung melakulan investigasi apakah ada data pribadi warganya yang bocor, tak terkecuali Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk memberikan penjelasan lebih lengkap terkait kebocoran data pengguna. Selain itu, Facebook juga diminta agar melakukan audit forensik digital untuk mengetahui akun mana saja yang datanya bocor.
Kebocoran ini di latar belakangi adanya kesepakatan Facebook dengan Global Science Research untuk mengizinkan aplikasi pihak ketiganya mengumpulkan ribuan data pengguna dengan kedok riset akademis. Namun ternyata mereka menyalahi izin yakni dengan sengaja mengambil data jutaan pengguna berdasarkan pertemanan di Facebook untuk dijual secara ilegal pada Cambridge Analytica. Penjualan data pengguna tersebut “diduga” menjadi amunisi untuk memenangkan Donald Trump dalam pilpres 2016 lalu. Bentuk amunisi ini dapat berupa penyebaran isu, kabar palsu, dan hoax untuk mempengaruhi emosi dan pilihan politik khususnya warga amerika.
Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kebocoran terbanyak ketiga yaitu mencapai lebih dari 1 juta data. Sementara Amerika Serikat sendiri menduduki urutan pertama dengan lebih dari 70 juta data akun yang bocor. Namun sampai saat ini, pihak Facebook belum menyampaikan secara pasti data apa saja yang bocor ke tangan Cambridge Analitica.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengancam akan menghentikan sementara Facebook dikarenakan laporan terbaru yang ia terima bahwa nasib data satu juta pengguna Indonesia yang bocor dari Facebook tak kunjung diterima. “Saya punya hak untuk penghentian operasi sementara ,” ujar Rudiantara pada Senin (9/4). Rudiantara memberikan tenggang waktu hingga Kamis (12/4) namun sampai saat ini belum ada kabar pasti dari pihak Kominfo apakah Facebook akan dihentikan sementara atau tidak. Pada kesempatan itu Rudiantara juga mengeluhkan aplikasi kuis dari pihak ketiga di Facebook masih bisa ia temukan. Padahal dalam pertemuannya dengan perwakilan Facebook pada Jumat (6/4) lalu, penghapusan aplikasi kuis dari pihak ketiga menjadi permintaan utama Rudiantara.
Pak Rudiantara juga menyarankan agar netizen di Indonesia ber-puasa medsos. Imbauan itu disampaikan sebagai tanggapan atas isu kebocoran data pribadi akun Facebook oleh Cambridge Analytica. Adapun landasan dari saran ‘puasa medsos’-nya adalah jika tidak ada nilai tambah, maka dia mengimbau agar masyarakat tidak usah menggunakan media sosial dulu. “Kan nggak apa-apa juga? Kecuali kalau memang sangat butuh dan sudah sadar akan potensi bahayanya, silakan saja,” ujarnya.
Menurut staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto, Facebook bisa diblokir bila membahayakan pilkada, pilpres maupun Pemilu. Hal ini tak terlepas dari kasus bocornya data pengguna Facebook di Indonesia. “Kalau memang ini membahayakan, katakanlah membahayakan pilkada atau pilpres atau Legislatif 2019 atau Pilkada 2018 kita blokir,” ujar Henri.
Menurut pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, belum ada dampak yang signifikan dari bocornya jutaan data pengguna Facebook karena tingkat security awareness masih rendah. Biasanya efek dari kejadian seperti ini baru terasa jika sudah mengarah ke tindakan kriminal.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Ruben Hattari selaku Public Policy Lead Facebook Indonesia mengatakan bahwa Facebook telah melakukan upaya dengan menghubungi akun yang terkena dampak dari bocornya data pengguna melalui sebuah notifikasi berjudul “Lindungi Informasi Anda”. Notifikasi tersebut berisi tautan untuk melihat aplikasi apa saja yang pengguna gunakan dan data apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Setiap pengguna bisa menutup akses tersebut secara manual.
Di laman pengaturan pengguna, dapat dilakukan pembatalan akses atau penghapusan aplikasi dan situs web yang terkoneksi dengan akun yang bersangkutan. Facebook mengimbau semua pengguna agar memantau daftar aplikasi agar mencegah kebocoran data tambahan.
Ditengah kebocoran 87 juta data dan kemungkinan penyalahgunaan akibat kebocoran tersebut, Cambridge Analytica mengeluarkan pernyataan resmi dalam laman situs mereka, Senin (9/4) yang isinya sebagai berikut :
- Cambridge Analytica mengungkapkan tak ada hukum yang dilanggar. Pasalnya mereka tak meretas Facebook. Ada sebuah perusahaan riset yakni General Science Research (GSR) yang memberikan lisensi data kepada Facebook. “Cambridge Analytica tidak melanggar regulasi The Federal Election Commision (FE)” tulis Cambridge Analytica dalam situsnya.
- Cambridge Analytica tidak menggunakan data GSR atau turunan dari data tersebut dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat. CA menggunakan data dari Republican National Committee, data dari sumber publik seperti registrasi pemilih, data dari pialang data komersial, dan penelitian yang mereka kumpulkan sendiri dengan pernyataan persetujuan yang jelas. “Klaim bahwa kami menggunakan data GSR untuk kampanye Trump sama sekali tidak benar. Cambridge Analytica menyediakan polling, analisis data, dan pemasaran digital untuk kampanye Trump,” tegasnya.
- Cambridge Analytica mengungkapkan pihaknya tidak bekerja sama sekali pada Referendum Brexit. Mereka melakukan subkontrak beberapa pemasaran digital di Amerika Serikat dan beberapa pengembang perusahaan Kanada yang tidak memiliki kaitan dengan CA.
- CA melihat Christopher Wylie bukan seorang pelapor. Dia berulang kali mengaku sebagai pendiri Cambridge Analytica. Faktanya dia adalah dia seorang kontraktor Pemilu Strategic Communication Laboratories (SCL) dan pergi pada pertengahan 2014.
- Cambridge Analytica dan Strategic Communication Laboratories adalah perusahaan yang berbeda. Cambridge Analytica adalah entitas Amerika Serikat independen yang bekerja dengan Pemilu SCL sebagai afiliasi untuk melayani pasar politik Amerika Utara
- CA melakukan audit pihak ketiga yang independen untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki data GSR apa pun. Mereka mengungkapkan akan membagikan hasil penyelidikan ini segera setelah menerima hasilnya.
- Cambridge Analytica telah bekerja sama dengan Kantor Komisi Informasi Inggris (ICO). Mereka telah berkomunikasi dengan ICO sejak Februari 2017, ketika CA menjadi tuan rumah di London. CA melakukan kerja sama ini untuk memberikan transparansi total pada data yang mereka pegang, bagaimana mereka memprosesnya, dan dasar hukum untuk memprosesnya.
- Cambridge Analytica adalah perusahaan yang netral secara politik. “Secara global, kami bekerja di seluruh spektrum politik arus utama,” ujarnya.
Disisi lain ada juga yang menuding kebocoran data Facebook dipengaruhi oleh Brexit. Facebook melakukan penangguhan platform perusahaan konsultan pemilu asal Kanada, Aggregate IQ (AIQ) dikarenakan menyalahgunakan data pengguna Facebook untuk memengaruhi hasil jajak pendapat apakah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tidak. Perusahaan tersebut diduga berafiliasi dengan Cambridge Analitica. Kedua perusahaan itu diduga saling berbagi perjanjian properti dan layanan intelektual. Hal ini seperti diungkap oleh pembocor informasi (whistleblower) Christopher Wylie yang mengaku pernah menjadi peneliti induk SCL Group milik Cambridge Analytica.
AIQ diklaim ikut dalam pemenangan voting dalam referendum Brexit (British Exit) dari keanggotaan Uni Eropa pada 2016 lalu. Saat ini, kasus tersebut sedang di selidiki oleh otoritas keamanan Kanada. Otoritas menduga adanya pelanggaran undang-undang privasi. Sementara pihak otoritas Inggris menyelidiki kasus ini untuk mengetahui keterlibatan AIQ secara ilegal dengan kelompok pro-Brexit. Namun AIQ menolak dikaitkan dengan SCL, perusahaan yang juga membawahi Cambridge Analytica itu mengatakan “AIQ 100 persen dimiliki dan beroperasi di Kanada, tidak pernah dan bukan bagian dari Cambridge Analytica dan SCL”.
Terlepas adanya kebocoran data yang mengguncang dunia, masyarakat diimbau lebih aware lagi dalam hal privasi dan tidak tergiur dengan quiz berhadiah menarik yang ada di Facebook maupun di situs lainnya yang mengharuskan si penggunjung atau pengguna Facebook mengisi identitas pribadinya. Sayangnya, kebanyakan orang lebih suka kegiatannya, orientasi politiknya, hobinya, atau hal – hal yang bersifat pribadi diketahui banyak orang di media sosial, mereka menganggap aktifitas seperti itu wajar dilakukan dan fine – fine saja. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial!
Referensi:
1. Liputan6.com. Kominfo Facebook akan Diblokir Jika Bahayakan Pilkada dan Pilpres. Diakses pada 10 April 2018.
2. Tekno.kompas.com. Menakar Dampak Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia. Diakses pada 10 April 2018.
3. Dw.com. Yang Perlu Diketahui Jika Anda Korban Kebocoran Data Facebook. Diakses pada 10 April 2018.
4. Tirto.com. Bocor Data Facebook dan Kebiasaan Berbagi Informasi Pribadi. Diakses pada 10 April 2018.
5. Tribunnews.com. Ini Cara Kenali Akun Facebook Anda Jadi Korban Kebocoran Data. Diakses pada 10 April 2018.
6. CNNIndonesia.com. Cambridge Analytica Jawab Tuduhan Data Facebook Bocor. Diakses pada 10 April 2018.
7. CNNIndonesia.com. Kebocoran Data Facebook Diduga Pengaruhi Brexit di Inggris. Diakses pada 10 April 2018.
8. Kominfo.go.id. Siaran Pers Tentang Menteri Kominfo Bertemu Facebook Berkenaan Kemungkinan Penyalahgunaan Data Pribadi pada Facebook. Diakses pada 10 April 2018.
9. CNNIndonesia.com. Lusa Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook. Diakses pada 14 April 2018.
