Penulis: Hadi Irfandi1*
1Peneliti Independen; Alumnus PAI, FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh
*Email korespondensi: hadiirfandi.official@gmail.com
Diterima 17 September 2026
Dipublikasikan 23 September 2026
Kutip artikel ini: DOI: 10.5281/zenodo.22907485
Abstrak:
Reshuffle kabinet di banyak negara presidensial punya pola yang nyaris seragam, dimulai dari sentimen publik memburuk, media ramai memberitakan, lalu satu-dua menteri “digeser” sebelum publik sempat menuntaskan pertanyaan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Tulisan ini bertanya, seberapa jauh taktik menjadikan menteri sebagai kambing hitam (scapegoating) benar-benar efektif mengamankan wajah presiden? Dengan membaca literatur ilmu politik tentang penghindaran-menyalahkan (blame avoidance), pola pemberitaan reshuffle, dan teori pembingkaian media, artikel ini menyimpulkan bahwa scapegoating bekerja cukup baik sebagai obat penenang jangka pendek bagi persepsi publik, tetapi efektivitasnya menyusut begitu pola tersebut mulai dikenali (pattern recognition). Semakin sering kartu ini dimainkan, semakin cepat publik membaca alur ceritanya, dan yang semula dibingkai sebagai ketegasan pemimpin berbalik menjadi bukti ketidakkonsistenan. Di sisi lain, bongkar-pasang kabinet yang terlalu sering menyimpan ongkos tersembunyi seperti terputusnya kesinambungan kebijakan dan menurunnya efisiensi birokrasi kementerian terdampak. Kesimpulannya, scapegoating politik adalah pertolongan pertama, bukan obat penyembuh, manuver tersebut dapat meredakan demam sesaat, tetapi tidak menyembuhkan penyakit yang menyebabkan demam itu muncul.
Kata Kunci: scapegoating politik, blame avoidance, reshuffle kabinet, komunikasi krisis, pattern recognition publik, legitimasi presiden
Abstrak grafik:












