Bencana alam selalu memunculkan gambaran tentang rumah yang roboh, air bah yang menenggelamkan kota, atau badai yang menyapu jaringan listrik. Namun para peneliti kini menyoroti dampak lain yang tidak kalah penting. Bencana alam ternyata mempengaruhi ketimpangan emisi karbon di seluruh dunia. Ketimpangan ini menciptakan jurang besar antara negara kaya dan negara miskin dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Sebuah studi terbaru yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Ecological Economics memberikan gambaran baru mengenai masalah ini. Para peneliti meneliti data dari 140 negara selama dua puluh tahun. Mereka mempelajari bagaimana bencana alam memengaruhi distribusi emisi karbon dan sejauh mana bencana menghambat kemajuan berbagai negara dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Studi ini mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Bencana alam justru memperbesar ketimpangan emisi karbon, bukan memperkecilnya.
Baca juga artikel tentang: Bumi Terancam! Asteroid Bennu Bisa Sebabkan Bencana Global seperti Kiamat
Ketimpangan emisi karbon mengacu pada perbedaan besar dalam jumlah emisi yang dihasilkan oleh negara yang tingkat ekonominya berbeda. Negara kaya biasanya menghasilkan emisi lebih tinggi per orang karena aktivitas industri dan konsumsi energi yang besar. Negara miskin memiliki emisi lebih rendah per orang, tetapi lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan. Dunia membutuhkan usaha bersama untuk menurunkan emisi, namun upaya ini akan sulit berhasil jika ketimpangan terus melebar.
Studi ini menunjukkan bahwa bencana alam mempunyai peran penting dalam memperburuk ketimpangan tersebut. Negara kaya dan negara miskin menghadapi bencana dengan kondisi yang sangat berbeda. Negara kaya dapat memobilisasi anggaran besar, memanfaatkan teknologi canggih, dan mempercepat pemulihan infrastruktur. Negara miskin tidak mempunyai fasilitas sebesar itu. Mereka sering kali mengalami kerusakan parah tanpa kemampuan pemulihan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka bergantung pada sumber energi murah yang memiliki emisi tinggi.
Bencana alam menyerang ekonomi negara miskin secara jauh lebih keras. Rumah tangga kehilangan aset penting, pemerintah kesulitan menyediakan perbaikan cepat, dan masyarakat membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Dalam masa pemulihan, kebutuhan energi meningkat. Negara miskin biasanya memilih sumber energi fosil yang terjangkau. Pemulihan seperti ini menciptakan lonjakan emisi yang memperburuk ketimpangan yang sudah ada.
Para peneliti juga menemukan bahwa dampak ini semakin terasa pada negara yang berpendapatan rendah. Negara yang infrastrukturnya belum kuat menghadapi kerusakan yang lebih parah. Mereka kehilangan lebih banyak dalam satu kali bencana dibanding negara yang lebih kaya. Kerugian tersebut menekan kemampuan mereka untuk membangun kembali dengan cara yang efisien. Negara berpendapatan rendah akhirnya terjebak dalam pola berulang yang menghambat transisi menuju energi bersih. Setiap terjadi bencana, mereka kembali ke pilihan energi yang lebih kotor dan lebih murah.
Aspek lain yang menjadi sorotan studi ini berkaitan dengan kualitas pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola yang lemah mengalami dampak yang jauh lebih buruk pada ketimpangan emisi karbon. Ketika pemerintah tidak efisien, pemulihan biasanya berjalan lambat, penggunaan energi menjadi tidak efisien, dan alokasi anggaran sering tidak tepat sasaran. Pemerintah yang lemah juga kesulitan membangun infrastruktur yang tahan bencana. Ketidakmampuan ini memperbesar kerusakan dan memperpanjang waktu pemulihan. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan konsumsi energi berbasis fosil.
Sementara itu, negara dengan tata kelola yang efektif menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menghadapi bencana. Mereka merencanakan pemulihan dengan terukur, memanfaatkan energi bersih, dan membangun kembali rumah dan fasilitas publik dengan standar lebih baik. Pemerintahan yang kuat mampu meminimalkan efek bencana terhadap ketimpangan emisi karbon.
Studi ini juga menyoroti peran infrastruktur energi dalam menjembatani hubungan antara bencana alam dan ketimpangan karbon. Negara yang sudah mengembangkan jaringan energi terbarukan mampu menjaga emisi mereka tetap stabil selama proses pemulihan. Energi terbarukan memberikan fleksibilitas dan ketahanan tambahan saat bencana menghancurkan infrastruktur konvensional. Solar panel, tenaga angin, dan pembangkit energi terbarukan lainnya dapat menjadi sumber energi darurat yang efisien dan bersih.
Sebaliknya, negara yang belum memiliki infrastruktur energi modern akan kembali mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil setiap kali terjadi kerusakan. Mereka tidak memiliki alternatif lain yang memungkinkan mereka memulihkan layanan energi dengan cepat. Ketergantungan tersebut menyebabkan kenaikan emisi yang signifikan.
Para peneliti menegaskan bahwa hubungan antara bencana alam dan ketimpangan emisi karbon bersifat mendalam dan kompleks. Bencana alam tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memengaruhi kemampuan negara untuk bertransisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Negara yang lemah akan mengalami dampak berlapis baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan.
Studi ini memberikan beberapa implikasi penting bagi upaya dunia mengatasi perubahan iklim. Dunia membutuhkan kebijakan yang lebih adil. Negara miskin memerlukan bantuan internasional yang lebih besar untuk menghadapi bencana. Bantuan tersebut tidak cukup jika hanya berbentuk dana darurat. Negara miskin membutuhkan dukungan untuk membangun infrastruktur energi yang lebih kuat dan lebih bersih. Mereka juga memerlukan teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Pemerintah nasional juga perlu memperkuat sistem tata kelola. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik membuat negara lebih tahan terhadap bencana dan lebih mampu menjaga emisi tetap terkendali. Penguatan lembaga pemerintah akan meningkatkan efisiensi pemulihan dan memperkecil ketergantungan pada energi yang boros emisi.
Selain itu, dunia perlu melihat bencana alam sebagai komponen penting dalam perencanaan iklim. Kebijakan iklim tidak dapat berdiri terpisah dari strategi pengurangan risiko bencana. Setiap negara perlu mengintegrasikan solusi energi bersih ke dalam rencana pemulihan bencana. Ketika pemulihan berlangsung dengan lebih bersih dan lebih cepat, ketimpangan emisi akan menurun.
Studi ini memberikan pandangan baru bahwa bencana alam memiliki peran besar dalam menentukan arah ketimpangan karbon global. Jika dunia ingin mengurangi emisi secara merata, negara miskin memerlukan dukungan yang lebih besar, tata kelola yang lebih kuat, dan akses ke teknologi energi bersih. Tanpa perubahan tersebut, bencana alam akan terus menghambat upaya global mengurangi ketimpangan emisi karbon.
Baca juga artikel tentang: Farmasi dalam Bencana: Peran Apoteker saat Krisis Kesehatan Global
REFERENSI:
Dong, Kangyin dkk. 2025. Are natural disasters stumbling blocks to carbon inequality mitigation? A global perspective. Ecological Economics 227, 108392.
