Cina menghadapi tantangan besar ketika dunia memasuki era krisis lingkungan dan energi. Polusi yang meningkat, kebutuhan energi yang terus melonjak, serta tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon mendorong negara ini mencari pendekatan baru dalam mengatur lingkungannya. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan satu jenis kebijakan atau satu sumber keputusan. Cina memilih arah yang lebih kompleks namun lebih adaptif yang mereka sebut sebagai peradaban ekologis, sebuah paradigma yang berusaha menyelaraskan pembangunan dengan kelestarian alam.
Konsep ini bukan sekadar slogan politik. Ia mewakili cara berpikir baru tentang bagaimana negara dapat menggabungkan berbagai instrumen kebijakan, sektor, dan lembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang bekerja di banyak titik secara bersamaan. Para peneliti Cheng Zhou, Wanhao Zhang, dan Clare Richardson-Barlow dalam studi terbaru mereka menelusuri bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam kebijakan nyata. Mereka menganalisis lima puluh enam kebijakan lingkungan yang memiliki komponen tata kelola energi dan mencakup lebih dari lima ratus ribu kata dokumen kebijakan. Melalui analisis yang mendalam, mereka mencoba memahami pola besar dalam cara negara ini merancang dan menjalankan kebijakan lingkungannya.
Baca juga artikel tentang: Ketahui Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam Lebih Dalam!
Penelitian tersebut menemukan bahwa Cina mengembangkan apa yang disebut tata kelola lingkungan polisentris. Dalam pendekatan ini, tidak hanya ada satu pusat kekuasaan yang mengendalikan semua keputusan. Sebaliknya, banyak aktor dan lembaga memiliki peran, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga berbagai sektor industri. Tujuannya agar kebijakan dapat bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal, sekaligus tetap mengikuti arah strategis nasional.
Para peneliti mengidentifikasi tiga jalur kebijakan utama yang membentuk sistem lingkungan di Cina. Jalur pertama berfokus pada pengendalian polusi, sebuah kebutuhan mendesak mengingat kualitas udara di berbagai kota Cina selama bertahun-tahun masuk kategori berbahaya. Jalur kedua adalah pengurangan karbon yang menjadi inti dari upaya global menangani perubahan iklim. Jalur ketiga berkaitan dengan perluasan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu bagaimana negara mendorong inovasi, energi terbarukan, dan industri ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan baru.
Untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut bekerja, para peneliti menggunakan alat bernama Institutional Grammar Tool. Alat ini membantu memetakan struktur dan logika di balik aturan kebijakan yang tertulis. Dari analisis tersebut, mereka menemukan pola tiga bagian yang membentuk kerangka regulasi lingkungan di Cina. Bagian pertama terdiri atas pernyataan kebijakan strategis yang menetapkan tujuan dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bereksperimen dalam mencapai hasil tersebut. Kategori ini mencakup empat puluh satu persen kebijakan yang dianalisis. Pemerintah menyediakan kerangka besar sementara pelaksana di lapangan mencari cara terbaik untuk menjalankannya.
Bagian kedua adalah aturan normatif yang menyelaraskan arah pasar dengan arahan negara. Aturan ini mengatur cara perusahaan dan lembaga publik harus berperilaku, serta mengatur keseimbangan antara insentif ekonomi dan kepatuhan terhadap tujuan lingkungan. Empat puluh empat persen kebijakan termasuk dalam kategori ini, menunjukkan bahwa Cina sangat mengandalkan gabungan regulasi dan mekanisme pasar dalam mengarahkan perubahan lingkungan.
Bagian ketiga adalah aturan berbasis kepatuhan keras yang diterapkan pada sektor berisiko tinggi seperti industri batu bara dan bahan bakar fosil. Sekitar lima belas persen kebijakan masuk kategori ini, mencerminkan sikap tegas negara untuk memastikan keamanan energi sekaligus mengendalikan dampak lingkungan. Dalam industri besar yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan signifikan, negara memilih pendekatan regulasi yang lebih kuat.
Peneliti menemukan bahwa ketiga bagian ini bekerja bersama menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dan ketegasan. Pendekatan ini menantang pandangan tradisional yang membayangkan kebijakan lingkungan hanya sebagai pilihan antara pengendalian ketat oleh negara atau mekanisme pasar yang bebas. Cina justru menggabungkan keduanya dalam sistem yang lebih adaptif. Pemerintah pusat dapat menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, sementara pemerintah daerah memiliki ruang untuk mencoba berbagai cara mencapai tujuan tersebut sesuai kondisi lokal.
Pendekatan polisentris ini memberikan keuntungan strategis. Ketika sebuah kebijakan sulit diterapkan di satu daerah karena kondisi geografis atau ekonomi tertentu, daerah lain mungkin menemukan metode yang lebih efektif. Hasil eksperimen lokal ini dapat kemudian diadopsi secara nasional. Ini memungkinkan Cina bergerak lebih cepat dalam mereformasi sistem lingkungannya dibandingkan jika negara hanya mengandalkan satu model kebijakan tunggal.
Penelitian ini juga memberikan wawasan penting mengenai bagaimana negara menghadapi pertukaran antara tujuan lingkungan yang ketat dan kebutuhan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan. Dalam konteks energi, misalnya, transisi cepat ke energi terbarukan membutuhkan regulasi yang kuat. Namun beberapa daerah mungkin bergantung pada industri batu bara untuk lapangan kerja atau pendapatan. Dalam kasus seperti ini, pemerintah pusat tidak memaksakan aturan yang sama persis di seluruh daerah tetapi memberikan ruang adaptasi selama tujuan utama tidak ditinggalkan.
Pendekatan polisentris tersebut menambah kontribusi pemahaman teoretis tentang bagaimana negara modern mengelola lingkungan di era perubahan iklim. Sistem kebijakan yang adaptif dianggap semakin penting karena tantangan lingkungan sangat kompleks dan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Kombinasi antara regulasi ketat, fleksibilitas lokal, dan inovasi pasar menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang tahan terhadap guncangan perubahan teknologi, ekonomi, dan iklim.
Bagi para pembuat kebijakan, studi ini menawarkan panduan praktis. Regulasi tidak selalu harus bersifat kaku. Ketika tujuan lingkungan jangka panjang jelas, fleksibilitas dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Di sisi lain, fleksibilitas tidak berarti kebijakan menjadi lemah. Dalam sektor yang membawa risiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan, ketegasan tetap diperlukan. Keseimbangan inilah yang terlihat dalam model Cina.
Studi ini juga relevan bagi negara lain yang sedang mencari pendekatan kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Banyak negara menghadapi tantangan serupa antara kebutuhan industrialisasi, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan kewajiban menurunkan emisi karbon. Sistem polisentris menawarkan jalan tengah yang memungkinkan negara bergerak secara bertahap tanpa kehilangan arah.
Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti bahwa upaya menuju peradaban ekologis tidak hanya bergantung pada teknologi atau kampanye publik. Sistem kebijakan yang baik memainkan peran sentral. Ketika regulasi dirancang dengan memahami keragaman kondisi di lapangan dan kebutuhan untuk tetap adaptif, perubahan besar menjadi lebih mungkin terjadi. Cina sedang menguji salah satu pendekatan paling ambisius dalam skala besar. Hasil jangka panjangnya akan memberikan pelajaran berharga bagi dunia tentang bagaimana mengelola planet yang semakin rapuh ini.
Baca juga artikel tentang: Menyatukan Kebijakan di Dunia yang Terpecah: Pelajaran dari Arktik untuk Adaptasi Iklim Global
REFERENSI:
Zhou, Cheng dkk. 2025. Navigating ecological civilisation: Polycentric environmental governance and policy regulatory framework in China. Energy Research & Social Science 128, 104347.
