Di tengah sorotan dunia pada isu kesehatan fisik, ada krisis lain yang berjalan diam-diam namun tak kalah genting, krisis kesehatan mental remaja. Di kawasan Asia Tenggara, tempat lebih dari 200 juta anak muda tumbuh dan berjuang menghadapi perubahan zaman, beban gangguan kesehatan mental meningkat tajam. Namun, kebijakan yang seharusnya menjadi pelindung utama justru masih tertinggal.
Sebuah tinjauan kebijakan yang dipublikasikan di Asian Journal of Psychiatry tahun 2025 oleh Chethana Mudunna dan tim dari beberapa universitas di kawasan ini mengungkap kenyataan pahit: kesehatan mental remaja Asia Tenggara masih belum menjadi prioritas dalam sistem kesehatan nasional.
Baca juga artikel tentang: Dari Tanaman ke Terapi: Perjalanan Ibogaine dalam Dunia Kesehatan Mental
Beban Mental yang Meningkat, tapi Tak Terlihat
Laporan ini dimulai dengan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyoroti bahwa beban gangguan mental pada remaja di Asia Tenggara sangat tinggi. Depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup menjadi masalah yang terus meningkat, terutama pasca-pandemi COVID-19.
Ironisnya, sebagian besar remaja yang mengalami masalah ini tidak pernah mendapatkan bantuan profesional. Alasannya beragam: mulai dari kurangnya tenaga ahli, stigma sosial, hingga biaya yang tidak terjangkau. Di beberapa negara, jumlah psikiater anak dan remaja bahkan kurang dari satu orang untuk setiap sejuta penduduk.
“Gangguan mental pada usia muda sering kali tidak terdiagnosis, padahal dampaknya bisa bertahan seumur hidup,” tulis tim peneliti. “Ini bukan sekadar isu kesehatan, tapi juga isu sosial dan ekonomi yang luas.”
Kesenjangan antara Standar Global dan Kebijakan Nasional
Riset ini menelaah kebijakan kesehatan mental di sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Myanmar dan membandingkannya dengan standar internasional WHO. Hasilnya menunjukkan kesenjangan besar dalam hampir semua aspek: mulai dari pendanaan, pelatihan tenaga profesional, hingga koordinasi antar lembaga pemerintah.
Beberapa negara memang memiliki rencana aksi kesehatan mental nasional, tetapi sering kali dokumen tersebut tidak menyebutkan secara spesifik kebutuhan remaja. Padahal, masa remaja adalah fase kritis pembentukan identitas, emosi, dan kemampuan sosial.
“Tanpa kebijakan yang berfokus pada usia ini, kita kehilangan kesempatan emas untuk mencegah masalah mental berkembang menjadi gangguan kronis di masa dewasa,” kata Mudunna.
Stigma: Penghalang Terbesar di Rumah dan Sekolah
Kendala lain yang diungkap riset ini adalah stigma budaya yang masih kuat. Di banyak masyarakat Asia Tenggara, gangguan mental masih dianggap sebagai kelemahan pribadi atau bahkan kutukan spiritual.
Remaja yang berani mencari bantuan sering menghadapi ejekan atau penolakan, baik dari keluarga maupun lingkungan sekolah.
“Dalam banyak kasus, anak-anak disuruh berdoa atau ‘bersyukur’ ketimbang diajak bicara,” tulis laporan tersebut.
Hal ini membuat banyak remaja memendam masalahnya sendiri, hingga akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan sosial atau bahkan melakukan tindakan ekstrem.
Padahal, sejumlah studi menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keterbukaan pembicaraan soal kesehatan mental dapat menurunkan risiko depresi dan bunuh diri secara signifikan.
Kesenjangan Layanan: Antara Kota dan Desa
Selain faktor budaya, kesenjangan geografis juga menjadi tantangan serius. Sebagian besar layanan kesehatan mental di Asia Tenggara masih terpusat di kota besar.
Di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap konselor atau psikiater hampir tidak ada.
Bahkan jika fasilitas tersedia, sering kali tidak ada tenaga yang cukup. Misalnya, di Indonesia, satu tenaga kesehatan mental bisa menangani ribuan pasien di wilayah luas tanpa dukungan logistik yang memadai.
Laporan ini menekankan bahwa pemerataan sumber daya dan pelatihan tenaga profesional di tingkat komunitas adalah langkah kunci. Dukungan dari guru, petugas puskesmas, hingga organisasi masyarakat bisa menjadi garis pertahanan pertama.
Menuju Kebijakan yang Lebih Inklusif
Riset ini juga menyoroti bahwa sebagian besar negara di kawasan belum memiliki kebijakan kesehatan mental yang inklusif untuk remaja. Misalnya, banyak rencana strategis nasional masih berfokus pada orang dewasa, sementara anak muda diperlakukan sebagai “kelompok tambahan”.
Tim peneliti menyarankan tiga langkah penting:
- Integrasi kebijakan lintas sektor. Kesehatan mental remaja tidak bisa hanya ditangani oleh kementerian kesehatan. Diperlukan kerja sama dengan sektor pendidikan, sosial, dan tenaga kerja.
- Pelibatan anak muda dalam penyusunan kebijakan. Siapa yang lebih tahu kebutuhan remaja selain mereka sendiri? Suara mereka perlu menjadi bagian dari proses perencanaan.
- Pendanaan berkelanjutan dan pengawasan independen. Tanpa anggaran dan evaluasi yang jelas, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas.
Belajar dari Negara yang Lebih Siap
Beberapa negara di Asia Tenggara sudah mulai melangkah maju. Misalnya, Thailand telah memasukkan edukasi kesehatan mental dalam kurikulum sekolah. Vietnam memperkuat pelatihan konselor sekolah dan memperluas program intervensi dini.
Namun, langkah-langkah ini masih terbatas skalanya dan belum merata di seluruh kawasan.
Penulis studi ini menekankan bahwa kerja sama regional sangat penting. Negara-negara Asia Tenggara memiliki kesamaan budaya dan tantangan sosial, sehingga bisa saling berbagi praktik terbaik dan sumber daya.
Harapan di Tengah Krisis
Meski gambaran situasi terlihat suram, riset ini membawa pesan optimistis. Kesadaran publik tentang pentingnya kesehatan mental kini meningkat, terutama di kalangan anak muda sendiri. Kampanye digital, influencer, dan komunitas daring telah membantu menormalisasi percakapan tentang perasaan, stres, dan depresi.
“Langkah kecil menuju keterbukaan bisa memicu perubahan besar,” tulis tim peneliti. “Kita hanya perlu memastikan kebijakan dan sistem kesehatan mengikuti laju perubahan sosial ini.”
Krisis kesehatan mental remaja bukan sekadar statistik atau istilah medis, ini adalah cerminan masa depan generasi muda di Asia Tenggara. Ketika beban mental meningkat tetapi dukungan belum memadai, maka risiko kehilangan satu generasi produktif menjadi nyata.
Laporan Mudunna et al. mengingatkan kita bahwa kesehatan mental remaja adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat.
Tanpa kebijakan yang kuat dan pelibatan lintas sektor, kita akan terus menambal luka tanpa menyembuhkan akar persoalannya.
Kini saatnya pemerintah, pendidik, dan masyarakat luas berhenti menganggap isu ini sebagai masalah pribadi, dan mulai memperlakukannya sebagai tanggung jawab bersama. Karena di balik setiap remaja yang berjuang dalam diam, tersimpan potensi besar yang hanya menunggu untuk dipahami dan disembuhkan.
Baca juga artikel tentang: Perbedaan Respons Stres antara Pria dan Wanita: Temuan yang Bisa Mengubah Pengobatan Gangguan Mental
REFERENSI:
Mudunna, Chethana dkk. 2025. Mental health of adolescents in countries of South-East Asia: A policy review. Asian Journal of Psychiatry, 104386.
