Dunia terus berjuang menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin terasa. Banyak negara sudah bergabung dalam berbagai perjanjian internasional untuk mengurangi emisi karbon, namun kerja sama global tidak selalu berjalan mulus. Ada negara yang berkomitmen penuh, ada pula yang enggan mengambil langkah besar karena khawatir kebijakan ketat akan merugikan ekonomi mereka. Ketidakseimbangan ini menciptakan masalah yang dikenal sebagai free riding. Artinya satu negara menikmati manfaat dari pengurangan emisi global tanpa perlu ikut berkorban.
Di tengah tantangan tersebut muncul pertanyaan besar. Apakah kebijakan perdagangan internasional dapat membantu memaksa negara untuk lebih bertanggung jawab terhadap emisi karbonnya. Sebuah penelitian baru yang diterbitkan di jurnal Econometrica mencoba menjawab pertanyaan itu dengan analisis ekonomi yang mendalam.
Penelitian ini dilakukan oleh Farid Farrokhi dan Ahmad Lashkaripour. Keduanya ingin mengetahui sejauh mana kebijakan perdagangan dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung tujuan pengurangan emisi global. Mereka membangun sebuah model ekonomi yang menggambarkan rantai pasok global, emisi karbon yang muncul di sepanjang rantai tersebut, serta interaksi berbagai industri di banyak negara.
Baca juga artikel tentang: Ketahui Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam Lebih Dalam!
Model ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana kebijakan tertentu akan berdampak pada perdagangan global dan pada tingkat emisi yang dihasilkan. Fokus utama penelitian ini ada pada dua jenis kebijakan perdagangan yang sering disebut sebagai solusi untuk masalah free riding. Pertama adalah carbon border taxes yang berarti pajak karbon yang dikenakan pada barang impor. Kedua adalah kerangka kerja yang dikenal sebagai climate club yang pertama kali diperkenalkan oleh William Nordhaus.
Ketika para peneliti menguji gagasan carbon border taxes hasilnya ternyata tidak terlalu menggembirakan. Banyak pihak menganggap pajak karbon pada barang impor sebagai cara efektif untuk menekan negara lain agar ikut mengurangi emisi. Namun setelah dilakukan simulasi dengan model ekonomi yang realistis, solusi ini hanya memberikan hasil kecil. Kebijakan tersebut hanya mampu mencapai sekitar tiga koma empat persen dari pengurangan karbon yang dianggap optimal secara global. Angka ini sangat jauh di bawah ekspektasi dan tidak cukup untuk membuat perubahan signifikan dalam krisis iklim.
Mengapa hasilnya begitu rendah. Peneliti menjelaskan bahwa menambahkan pajak karbon pada tarif yang sudah ada tidak mengubah struktur insentif secara fundamental. Negara yang menjadi sumber polusi tetap memiliki pilihan untuk menambah produksi di sektor tertentu atau mencari pasar baru. Selain itu penyesuaian dalam rantai pasok global sering kali relatif cepat sehingga efek dari pajak karbon dapat tereduksi dalam jangka menengah. Hasil akhirnya adalah kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak cukup kuat untuk memaksa perubahan perilaku di tingkat global.
Berbeda dengan kebijakan pertama climate club justru menunjukkan hasil yang jauh lebih menjanjikan. Konsep climate club bekerja dengan cara membentuk kelompok negara yang setuju menerapkan standar pengurangan emisi yang ketat. Negara yang tidak ikut bergabung tetap dapat berdagang dengan anggota kelompok tetapi terkena biaya tambahan berupa penalti. Penalti ini tidak dirancang sebagai hukuman permanen melainkan sebagai dorongan agar negara tersebut akhirnya mau ikut bergabung. Semakin banyak anggota klub semakin besar tekanan terhadap negara lain untuk mengikuti standar yang sama.
Ketika para peneliti menjalankan simulasi untuk climate club mereka menemukan bahwa kebijakan tersebut dapat menghasilkan pengurangan karbon antara tiga puluh tiga hingga enam puluh delapan persen dari target global. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan carbon border taxes. Efektivitasnya bergantung pada siapa saja yang menjadi anggota awal kelompok. Misalnya jika Uni Eropa memulai kelompok tersebut lalu bergabung dengan Amerika Serikat efektivitasnya meningkat. Apabila Uni Eropa Amerika Serikat dan Cina bergabung bersama maka tekanan terhadap negara lain menjadi sangat kuat karena ketiga kawasan ini menguasai porsi besar perdagangan dunia.
Mengapa climate club jauh lebih efektif. Peneliti memberikan beberapa penjelasan. Pertama klub menciptakan insentif yang jelas dan langsung bagi negara yang tidak bergabung. Mereka tetap dapat berdagang namun dengan biaya tambahan yang cukup signifikan sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan bagi mereka untuk ikut berkomitmen terhadap pengurangan emisi. Kedua climate club menjaga stabilitas perdagangan antar negara anggota sehingga tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi mereka yang memutuskan bergabung. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama jangka panjang.
Penelitian ini memberikan pesan penting bagi para pembuat kebijakan. Dunia membutuhkan mekanisme yang memberi insentif kuat bagi semua negara untuk ikut serta dalam upaya global mengurangi emisi. Kebijakan perdagangan dapat menjadi alat yang efektif tetapi harus dirancang dengan cermat. Pajak karbon di perbatasan mungkin tampak menarik tetapi tidak cukup kuat untuk menciptakan perubahan besar. Sebaliknya skema kerja sama yang lebih menyeluruh seperti climate club menunjukkan potensi besar untuk mendorong perubahan nyata.
Hasil penelitian juga menggarisbawahi bahwa negara besar memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan global. Jika negara negara dengan perekonomian besar bersatu dalam sebuah klub iklim tekanan terhadap negara lain menjadi sangat kuat. Dalam konteks politik internasional strategi ini tampak lebih realistis dibandingkan kesepakatan global yang mengharuskan semua negara menyetujui aturan yang sama sejak awal.
Penelitian ini tidak menutup mata terhadap tantangan politik yang mungkin muncul. Membangun climate club membutuhkan kesepakatan antar negara dan komitmen yang kuat untuk menjaga standar pengurangan emisi. Namun dibandingkan upaya global yang membutuhkan konsensus penuh pendekatan klub jauh lebih fleksibel dan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.
Pada akhirnya penelitian ini memberikan harapan baru. Perubahan iklim adalah masalah global yang sangat kompleks tetapi pendekatan kebijakan yang cerdas dapat membuka jalan bagi solusi yang lebih efektif. Perdagangan internasional bukan hanya tentang arus barang dan jasa melainkan juga arena penting untuk menciptakan insentif kuat bagi negara agar lebih bertanggung jawab terhadap masa depan bumi.
Baca juga artikel tentang: Menyatukan Kebijakan di Dunia yang Terpecah: Pelajaran dari Arktik untuk Adaptasi Iklim Global
REFERENSI:
Farrokhi, Farid & Lashkaripour, Ahmad. 2025. Can trade policy mitigate climate change?. Econometrica 93 (5), 1561-1599.
